Gagal Paham, JPU dan Majelis Hakim Pasuruan Menvonis Ringan Pelaku Geng RAPE

Suaratapian.com JAKARTA-Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan  untuk empat pelaku kekerasan seksual (geng rape) terhadap Bunga (17) bukan nama sebenarnya di desa, Sungi  Wetan, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Juni 2019 lalu mendapat perhatian dan reaksi keras dari KOMNAS Perlindungan Anak. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, JPU dan majelis hakim di Pasuruan gagal paham terhadap kekerasan seksual dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016.

“Bahwa JPU dan Majelis Hakim PN Pasuruan telah gagal paham terhadap penerapan hukum perkara Kejahatan Seksual terhadap anak,” ujar Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak dalam rilisnya kepada sejumlah media di Jakarta, Jumat 26/10/19. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika KOMNAS Perlindungan Anak sebagai institusi independen yang diberikan mandat, tugas dan fungsi oleh pemerintah dan “stakeholders” perlindungan anak untuk memberikan pembelaan dan perlindungan Anak di Indonesia patut menaruh curiga dan mempertanyakan ada apa di balik tuntutan dan putusan hakim PN Pasuruan.

Sebab jika merujuk pada ketentuan UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi pelaku kejahatan seksual yang telah berusia diatas 18 tahun oleh kedua undang-undang di atas tidak dikenal dan tidak lazim dituntut dan dikenakan hukuman dibawah lima tahun pidana penjara khususnya terhadap dua pelaku geng rape dewasa.

Sebab dalam kedua ketentuan undang-undang tersebut pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dibenarkan kurang dari lima tahun. Dan sesungguhnya oleh ketentuan UU RI Nomor: 17 Tahun 2017 telah ditetapkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan seksual luar biasa dan pidana pokoknya juga luar biasa serta penanganannya juga harus luar biasa, setara dengan tindak pidana khusus Narkoba  Terorisme dan Korupsi. Dengan demikian putusan PN Pasuruan telah mencederai dan melecehkan hak hukum korban.  Oleh sebab itu, untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi korban,  KOMNAS Perlindungan Anak mendukung upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pasuruan untuk melaporkan Majelis Hakim  kepada Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan.

Arist menambahkan, untuk mendapat kepastian hukum atas putusan majelis hakim PN Pasuruan yang diketuai Muhammad Amrullah untuk segera bertemu Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atas perkara geng rape. Sebab selain pelaku melakukan kekerasan seksual pelaku juga merampas barang-barang berharga milik korban. Dengan demikian sesungguhnya pelaku juga dapat dikenakan pasal berlapis.

Keempat pelaku “geng rape” oleh Majelis Hakim PN Pasuruan di vonis berbeda untuk pelaku anak dan orang dewasa Ahmad Rivai (19) dan M. Hibatulloh (22)dijatuhi pidana 4,5 tahun. Putusan ini  lebih rendah dari tuntutan  Jaksa Penuntut Umum  (JPU)yang menuntut keduanya dengan pidana masing-masing 7 tahun sementara,  DYT (16) divonis enam tahun atau lebih rendah dari tuntutan JPU yakni tujuh tahun penjara sedangkan PT (17) divonis tiga tahun atau lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 6 tahun penjara.

Dalam salinan putusan yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pasuruan disebutkan jika dua pelaku berusia diatas 18 tahun itu dijatuhi vonis 4,5 tahun dikarenakan keduanya belum pernah dihukum,  menyesali perbuatannya dan dan inilah alasan vonis yang diberikan oleh majelis hakim PN Pasuruan. “Sangat tidak adil dibandingkan perbuatannya,  sebab dua pelaku sudah masuk usia dewasa dan melakukan tindakan dengan sadar,  bersama-sama, dan bergiliran.”

Kecuali kepada pelaku usia anak tidak dibenarkan dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 10 tahun. Namun anehnya majelis hakim justru menghukum pelaku anak lebih tinggi dari pelaku dewasa. “Saya sangat prihatin dan  kecewa sebab dus pelaku  sudah dewasa dan melakukan secara sadar. Sementara untuk dua pelaku lainnya saya menerimanya karena mereka masih anak-anak,  demikian protes keras Ketua LPA Kabupaten Pasuruan Daniel Polosakan.

Sementara itu,  ketua PN Pasuruan Muhammad Amrullah menyatakan bahwa PN merupakan institusi anti kritik.  Pihaknya pun mempersilakan bagi siapapun untuk melaporkan putusan yang dimaksud. Ini merupakan hak dan tugas mereka. Semua aspirasi masyarakat  Pasuruan  tentunya kami apresiasi dan kami persilahkan untuk melaksanakan niatnya. Namun kami berharap agar melakukan konfirmasi lebih dahulu pada JPU dan penasihat hukum terdakwa.

Diketahui Bunga bukan nama sebenar  berusia belum genap 17 tahun digilir oleh 5 pemuda yang baru dikenalnya melalui media sosial.  Kejahatan seksual ini dialami Bunga pada Minggu 26 Juni 2019.  Lima pelaku tidak hanya memperkosanya tetapi  para pelaku juga merampas barang berharga milik Bunga. Sungguh keji, setelah melakukan aksi bejatnya bunga di tinggal seorang diri di sebuah lahan perkebunan di desa Sumingi.

Atas alasa itu, dua pelaku patut mendapat hukuman setimpal dengan ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman tidak boleh kurang dari 10 tahun maksimal 20 tahun pidana penjara. “Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN Pasuruan telah gagal paham atas perkara kekerasan seksual terhadap anak dan UU RI Nomor: 17 Tahun 2016.” Dengan demikian KOMNAS Perlindungan Anak segera mendorong dan membantu korban untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim PN Pasuruan tersebut,” tambahnya. (HM)

Hojot Marluga

Hidup Belajar Filosofi Air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.