Dr. Nelson Simanjuntak SH, MSi: HKBP Mutlak Lakukan Rekstrukturisasi Kelembagaan/Organisasi

suaratapian.com JAKARTA-Di usianya yang kini memasuki 160 Tahun HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) semakin ditantang untuk secepatnya melakukan pembenahan internal dan eksternal agar multiguna kehadirannnya di tengah jemaat dan masyarakat semakin dirasakan. Kian majunya peradaban manusia dan teknologi, mau tak mau HKBP mutlak melakukan pembenahan ke dalam dan keluar, baik secara struktural maupun secara organisatoris. HKBP tidak bisa lagi statis dalam menghadapi perubahan zaman yang makin super cepat perubahannya, sebab tantangan yang bakal dihadapi pun akan semakin kompleks dan rumit. Jika tidak, HKBP akan semakin tertinggal dan bisa-bisa suatu saat akan tinggal nama.

Hal ini diutarakan pakar birokrasi, pemerintahan, Dr Nelson Simanjuntak SH MSi, menanggapi HKBP yang tahun ini akan memasuki usia 160 tahun, dan kebetulan HKBP baru saja melakukan suksesi kepemimpinan. “ Sebagai jemaat yang lahir dan besar di HKBP, saya memiliki tanggungjawab moril terhadap perkembangan HKBP, dalam bahasa Bataknya dari sisi usia HKBP itu sudah marnini-marnono atau marondok-ondok, tetapi kita lihatlah apa yang bisa kita bantu untuk HKBP, apa yang kita perbuat untuk Tuhan, HKBP harus mau dikritisi dengan solusi, dalam menghadapi peradaban modern sekarang dan ke depan,” papar Nelson yang baru saja purnabakti dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri RI ini.

Dr. Nelson Simanjuntak SH, MSi

 Seringnya HKBP mengalami friksi internal yang sering merembet ke luar, dengan contoh di beberapa gereja ternama  Jakarta membuat Nelson prihatin dan miris dan yang terbarus adalah terungkapnya tunggakan dana pension HKBP sebesar 116 lebih. Kejadian itu menurutnya akibat manajerial/birokrasi HKBP yang masih menerapkan pola usang. Ia melihat ada lima faktor pembenahan yang mutlak dilakukan HKBP ke depan.

1.            Secara kelembagaan HKBP adalah sebuah organisasi keagamaan. Sebagai sebuah lembaga, HKBP tentu punya tujuan dan cita-cita. Bagaimana bisa mencapai cita-cita ini tentu harus ada unsur profesionalisme di dalamnya. Pucuk pimpinan HKBP (Ephorus) biarlah dipegang/diduduki pendeta, sementara bidang sekretriat, bendehara keuangan, hukum dan personalia, harus dipegang orang professional di bidangnya, jangan lagi dipegang kalangan pendeta. Hal ini dimaksudkan untuk me-renew struktur HKBP dengan balutan profesionalisme (sistem merit). Misalnya, bagian keuangan tugasnya melakukan budgeting, akunting, dan finasial reporting. Biro Hukum melakukan sertifikasi gereja, mendata harta benda milik gereja, hibah, ini sangat penting, karena selama ini kepemilikan dan aset gereja sering kabur, akibat sertifikasi aset HKBP tidak terlaksana dengan baik.

2.            SDM/Personalia, melakukan pembinaan SDM/Personalia secara berjenjang dan terprogram melalui diklat terpadu. Penempatan pendeta selama ini sering kali menjadi sumber konflik internal di sebuah gereja. Dan ini diperparah sikap jemaat yang ikut-ikutan menolak karena terimbas agitasi pihak tertentu. Karena itu, pucuk pimpinan HKBP harus melakukan pembinaan berjenjang/kontiniu bagi pendeta yang akan ditempatkan untuk melakan pelayanan. Misalnya, pendeta yang ditempatkan di kota besar seperti Jakarta, harusnya disiapkan sejak dini, mulai dari pelayanan dari desa terpencil, setelah mulai matang kemudian ke tingkat kecamatan, lantas ke kabupaten, barulah melangkah ke provinsi lalu ke ibukota inilah yang disebut Tour of duty dan tour of Area. “ Di samping itu HKBP harus sesering mungkin mengadakan diklat atau bimlat untuk para pendeta dengan bekerjasama berbagai instansi dari luar yang dapat memberikan akselerasi pelayanan bagi pendeta yang bertugas di gereja, kita lihat contohnya mengapa pendeta gereja karismatik begitu digandrungi jika berkotbah, ini kan perlu dicermati HKBP,” seru Nelson, yang kerap diundang menjadi dosen terbang bidang birokrasi dan organisasi ini di berbagai negara.

3.            Penjemaatan/Service

Penjemaatan atau pelayan jemaat ini sangat berkaitan dengan faktor nomor 2 di atas. Seorang pelayan gereja (pendeta) harus memahami karakteristik dari jemaat suatu wilayah yang dilayaninya. Misalnya, kalau jemaat mayoritas petani, berkebun, minimal pendetanya juga harus dibekali sedikit ilmu  pertanian atau perkebunan. Harus diberlakukan system punish and reward. Bagi pendeta yang berprestasi diberi penghargaan dan pendeta yang melanggar aturan didegradasi dan diberi sanksi tegas.

4.            Beneficiaries/Pangomoan

Sebagai lembaga keagamaan, bisakah HKBP mencari kentungan dari usahanya sendiri? Tentu bisa dan inilah salah satu sumber pemasukan yang diharapkan bisa menghidupi HKBP selain dari kolekte persembahan di gereja. Ada banyak bidang di HKBP yang dijadikan bisnis sistem. Nelson mencontohkan HKBP punya percetakan di Pematangsiantar, yang fungsinya hanya untuk mencetak kalender dan almanak HKBP, kenapa ini tidak dimanfaatkan menerima orderan luar. Misalnya kenapa HKBP tidak mencoba mencetak Alkitab/Bible sendiri, jadi tidak lagi mengorder alkitab lewatLIA (Lembaga Alkitab Indonesia), membuat media cetak sendiri yang dijual ke seluruh jemaat dengan harga terjangkau. Punya RS HKBP Balige yang kini nasibnya tidak jelas. Disinilah perlunya bidang Litbang ( Penelitian dan pengembangan) HKBP melakukan penelitian/survei.

Nelson juga mempertanyakan kenapa selama ini pimpinan HKBP tidak pernah terpikir untuk menjadikan Kantor Pusat HKBP sebagai lokasi wisata. Artinya, kantor pusat HKBP yang ada di Pearaja, Tarutung bisa dipermak sebagai lokasi wisata, disana dibuat sejarah dan pernak Pernik HKBP yang pernah ada, bukan mustahil jemaat HKBP di seluruh dunia datang kesana untuk berdarmawisata kesana. Kita lihat misalnya Vatican, kantor  Paus, bisa didatangi ribuan turis dari berbagai penjuru dunia, begitu juga kuil Taj Mahal di Agra, India, Lenteng Budda raksasa di Bangkok dan lain sebagainya.  Di samping itu HKBP juga bisa menginisiasi Wisata Safari, seperti safari hewan liar di Afrika. Tinggal menyediakan lahan kosong di tanah Batak, jika lahannya tersedia investor tidak akan sulit ditarik. Kerjasamanya harus saling simbiosis mutualisme, menguntungkan keduabelah pihak. Landasan hukumnya sudah diatur dalam PP No.28/2018. Jika sektor bisnis ini bisa dikelola secara professional, maka HKBP tidak perlu lagi melakukan permohonan bantuan jemaat menalangi tunggakan dana pensiun dari para pendeta HKBP, karena pemasukan ada HKBP akan terjamin.

5.            Kerjasama Domestik dan Internasional

HKBP dalam beberapa periode ephorus, hampir tak pernah lagi terdengar melakukan kerjasama dengan lembaga baik dalam maupun luar negeri. Ini harus kembali diaktifkan karena bisa dampak dari kerjasama ini mampu menjadi keuntungan dan pemasukan nasomarhadoan bagi HKBP. Hanya saja memang agar kerjasama ini bisa langgeng, harus berani membuat laporan pertanggungjawaban atas segala bantuan yang diterima dari pihak luar. Dilakukan secara profesional dan bertanggung-jawab.

“ Pemikiran dan sarani inilah salah satu bentuk militansi saya untuk HKBP, karena HKBP itu adalah identitas bangi kebanyakan orang Batak. Namun sebagai warga jemaat saya tidak mau menjadi fanatisme buta terhadap HKBP, jika HKBP saya lihat keluar dari rel, saya harus berani mengkritisinya dengan memberikan wayout yang solutif, bukan berarti saya antipati dengan HKBP justru sebaliknya, soal HKBP mau menerima masukan saya ini, saya serahkan kepada HKBP sendiri, ” tandas Nelson yang kini aktif menjadi dosen senior di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negri) Sumedang, Jawa Barat. (A. Jovanka H)

Hojot Marluga

Hidup Belajar Filosofi Air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.