ELSAM Meminta Pemerintah Menunda Pilkada 2020

Suaratapian.com JAKARTA-Kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 setiap harinya menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Data pemerintah tertanggal 13 September 2020 yang dirilis melalui www.covid19.go.id menyebutkan jumlah warga yang terpapar covid-19 di Indonesia mencapai 3636 kasus. Sehingga total keseluruhan mencapai 218.382 kasus. Kasus tersebut tersebar di 34 provinsi dan 490 kabupaten/kota.

Di tengah situasi yang sangat memprihatinkan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Pilkada 2020) yang akan dilaksanakan di 9 wilayah provinsi, 224 daerah tingkat kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Berdasarkan data Rekap Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan 2020 tanggal 4-6 September lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 728 bakal pasangan calon yang mendaftar.

Terkait Pilkada 2020 dan Covid-19 ini, yang mengkhawatirkan adalah catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang menyebutkan ada 45 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah. Selain itu, KPU juga menginformasikan sementara ini ada 60 bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada yang terpapar Covid-19. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat masa pendaftaran pasangan calon yang diadakan pada tanggal 4-6 September lalu. Hal ini juga ditambah dengan terpaparnya para petugas KPU dan Bawaslu yang bertugas di lapangan serta petugas RT/RW yang membantu PPS untuk memutakhirkan data pemilih.

Penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah-tengah penanganan pandemi Covid-19 yang belum maksimal diperkirakan akan menyebabkan angka penambahan kasus-kasus baru di berbagai wilayah Indonesia, yang akan semakin mengancam kesehatan dan keselamatan publik. Tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 berpotensi besar mengabaikan dan melanggar hak-hak masyarakat atas kesehatan, hak atas rasa aman dan hak atas hidup yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melihat penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, dan dilarang. UU No. 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan jaminan atas kemungkinan ditundanya pelaksanaan Pilkada 2020. 

Pasal 120 (1) berbunyi:  Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

“Pandemi Covid-19 merupakan bencana besar yang telah mengganggu tatanan kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Negara-negara di dunia masih berupaya untuk mengatasi dan menemukan vaksin yang tepat untuk menangani Covid-19,” sebut Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM, Senin (14/9/20) di Jakarta dalam pers realasenya.

Bagi Elsam, dalam situasi pandemi ini, akan lebih bermanfaat dan berguna bagi kepentingan rakyat, negara dan bangsa, apabila penyelenggara negara, Presiden, DPR, Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga-lembaga negara lainnya focus pada koordinasi dan penanganan Covid-19. Sehingga pada akhir tahun 2020 Indonesia dapat segera mengakhiri bencana Covid-19. Untuk kemudian membahas dan merancang kembali tahapan Pilkada yang ditunda.

Oleh karena itu, ELSAM, merekomendasikan agar: Presiden bersama-sama dengan DPR RI dan Komisi Pemilu Umum (KPU) menunda pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 hingga situasi penyebaran covid-19 ini berakhir atau dapat dikendalikan secara signifikan;

Presiden memerintahkan Kementrian, Lembaga-lembaga terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk lebih fokus dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 agar memberikan rasa aman serta memberikan jaminan hak atas kesehatan bagi warga negara, termasuk menyiapkan dan menyediakan jaminan perlindungan yang layak bagi tenaga kesehatan;

Komisi Pemilihan dan Badan Pengawas Pemilu merancang strategi terbaik untuk pelaksanaan Pilkada yang aman dan menjamin kesehatan dan keselamatan bagi peserta dan penyelenggara Pilkada (yang ditunda); Komnas HAM memantau secara intens dan konsisten terkait dengan pemenuhan hak atas rasa aman, hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara selama proses penyelenggaraan Pilkada. Tentu ELSAM meminta Pemerintah penundaan Pilkada 2020 semata-mata demi kesehatan dan keselamatan bangsa. (HM)

Hojot Marluga

Hidup Belajar Filosofi Air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.