Gagasan Melek Hukum Bagi Masyarakat: Irjend Pol (P) Herbert Parulian Sitohang, SH.

Helbert P Sitohang SH Caleg DPR RI Partai Perindo No 4 Dapil Depok Bekasi Jawa Barat

suaratapian.com JAKARTA-Peran hukum sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan seluruh jagat. Dan hal ini melekat pada setiap kehidupan sosial di masyarakat. Artinya, hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, kepastian penegakan hukum, maka kehidupan masyarakat kacau balau.

Tak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis. Jikalau ada sinergitas penegakan hukum, maka disana ada tercipta kepastian penegakan hukum. Semua orang memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Baik dalam berpendapat dan persamaan di mata hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Semua sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Itu sebab, hak-hak tersebut yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat disalahgunakan di dalam kehidupan bermasyarakat, kalau tidak, akan menimbulkan suatu konflik atau kekacauan. Saya menyadari sekali tugas sebagai pengemban tanggung jawab menegakkan hukum. Memang, disinilah peran dari pribadi dari penegak hukum itu sendiri. Menurut saya kembali pada pribadi. Bahwa yang saya lihat sekarang ini bahwa masyarakat juga makin kritis terhadap langkah-langkah penegakan hukum.

Di dalam menertipkan hukuman tadi. Maka, kita perlu beranjak terlebih dahulu dari faktor sosologis dulu. Perlu diketahui bahwa penegakan hukum itu perlu dicapai dalam tiga aspek. Aspek juridis, aspek psikologis dan aspek sosologis. Saya melihatnya terlebih dahulu dari segi pemahaman awam terhadap pemahaman awam terhadap penegakan hukum.

Dari sudut sosiologis  kita harus mampu mengerti bagaimana melihat dari sudut sosiologis. Jika ditinjau dari sosiologi hukum, sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat.

Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktur dinamakan pula struktur sosial yaitu kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial serta kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Sosiologi hukum mempunyai peranan yang penting bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja lebih profesional dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi bagaimana hukum ditinjau dari segi sosiologis? Misalnya, menyelesaikan masalah di Tanah Batak dengan masalah di Madura berbeda sekali. Jadi, secara umum pemahaman masyarakat kita dari sudut sosologis juga boleh dibilang 75 persen dibanding 25 persen. Saya katakan tadi 75 persen, bahwa hampir bisa disebut 75 masyarakat kita masih dibahwa hal itu memahami penegakan hukum bisa juga karena faktor ekonomi untuk memahami hal itu. Bagaimana menerapkan untuk memahaminya saja susah.

Misalnya, kalau ada masalah hukum, yang berkaitan dengan masalah hukum mereka lebih banyak menggunakan hukum adat. Dan mereka yang ada di kampung ini saja juga belum semuanya memahami hukum tersebut. Contohnya, saja tadi, masalah hukum diselesaikan dengan hukum adat di Madura dengan Tapanuli tadi berbeda. Kalau di Madura boleh dikatakan kalau yang melakukan yang salah harus juga mendapat ganjaran yang salah juga. Boleh dibilang hutang nyawa dibayar nyawa. Kalau di tanah Batak sangat berbeda. Kalau ada masalah diselesaikan dengan cara adat, bisa saja disebut mardando, atau membayarkan utang dengan memotong ternak (babi atau kerbau).

Dalam pemahaman seperti ini, bahwa kita yang beragam suku ini harus menyampaikan bahwa pemahaman kita terhadap penyelesaian hukum adat dalam masyarakat berbeda-beda. Bagaimana masyarakat mengerti hukum, dan bagaimana masyarakat mengerti proses hukum. Hal inilah tugas dari para aparatus hukum untuk mensosialisasikan. Aparatur penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum. Pertama, institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Selanjutnya, budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Dan terakhir, peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.

Bagaimana masyarakat bisa celik terhadap hukum. Jadi, pemahaman itu harus diberikan pada masyarakat, diberikan pemahaman bagaimana memahami proses penegakan hukum. Bagaimana polisi, bagaimana hakim, bagaimana jaksa dan termasuk bagaimana pengacara sebagai peranannya dalam menegakkan hukum. Jadi, yang harus diusahakan bagaimana masyarakat mengerti pemahaman hukum, bagaimana hukum tidak dibelokkan.

Maka, tentunya akan pemahaman ini juga sampai ke masyarakat, masyarakat harus dilibatkan. Masyarakat juga diajak untuk bersinergi. Diajak untuk terlibat dan memahami bagaimana hukum dilaksanakan. Jika aparatur menyampaikan pemahaman itu. Maka masyarakat diberikan kesempatan untuk memahami hukum. Maka kalau pemahaman itu ada, maka tak lagi ada hukum rimba. Mengapa terjadi hukum rimba? Karena tak terjadi kepastian hukum. Maka, siapa yang kuat mengalahkan yang lemah. Karena itu, tak ada lagi hukum membabi buta. Tak ada lagi hukum adat yang sudah tertinggal jauh dengan pemahaman hukum nasional. Jadi, untuk mensosialisasikan hal ini, adalah peran masyarakat.

Lalu, kita juga harus memahami aspek psikologi masyarakat. Psikologi masyarakat tentang hukum juga harus kita pahami. Soejono Soekanto mengatakan, bahwa hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan, tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya, hasil-hasil penelitian tersebut menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau berkisar pada soal-soal berikut: dasar-dasar pada kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum; dasar-dasar pada kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum; akibat pola penyelesaian sengketa tertentu.

Dari pandangan Psikologi Hukum, segi psikologi tentang terbentuknya suatu norma atau kaidah hukum; kepatuhan atau ketaatan pada kaidah hukum; perilaku menyimpang; psikologi dalam pengawasan perilaku dan hukum pidana; rangkuman. Sebagian masyarakat masih melihat apa yang mereka ketahui, itulah batasnya. Padahal pemahaman mereka masih terbatas. Semestinya, masyarakat mesti mengetahui bahwa psikologi tentang pemahaman hukum itu penting.

Pengertian Psikologi Hukum Menurut Para Pakar: Pengertian Psikologi Hukum menurut Soejono Soekanto adalah ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Menurut Drever J.A., Pengertian Psikologi Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.

Dalam ilmu hukum karya Satjipto Rahardjo dijelaskan bahwa salah satu segi yang menonjol pada hukum ialah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar ataupun tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia.  Hukum pidana disadari atau tidak merupakan bidang hukum yang sering berurusan dengan psikologi ini. Dengan pidana, kejahatan diharapkan dapat dicegah dan ini merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan psikologi.

Leon Petrazycki, seorang ahli filsafat hukum menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. Beliau berpendapat bahwa fenomena hukum terdiri atas proses-proses psikis yang unik, proses ini dapat dilihat dengan menggunakan metode instropeksi. Apabila kita mempersoalkan hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, semua itu bukan karena hak-hak itu tercantum dalam peraturan, melainkan semata-mata karena keyakinan kita bahwa kita harus berbuat seperti itu. Oleh sebab itu, dia membuat pengalaman imperatif-atributif yang memengaruhi tingkah laku mereka yang merasa terikat olehnya. (Red)

Please follow and like us:
0

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.