Jeritan Jeripan Dipenjara, Ketidakadilan Oknum Jaksa di Humbahas

Suaratapian.com JAKARTA-Inilah arogansi dari oknum penegak hukum di Humbang Hasundutan (Humbahas), seorang jaksa AFD memenjarakan Jeripan Simanullang (JS), 35 Tahun, pada 15 Januari 2020, lalu. JS dijebloskan ke penjara dengan tuduhan melakukan penganiayaan. Awalnya JS dipanggil menghadap ke kantor polisi, dia dijemput dari rumahnya di Lumban Julu, Desa Matiti. Namun di hari itu juga, jaksa, AFD mendapat penugasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Iwan Ginting untuk menahan JS.

Perkara ini bermula tabrak lari pada dua orang anak di bulan Oktober. Locus Delicti, lokasi atau tempat kejadian di Matiti, Jalan Pakkat Raya. Dua orang anak perempuan tertabrak oleh seorang pengendara sepeda motor bernama Norton Nainggolan (NN), 37 tahun. Atas kejadian itu, sontak lelaki yang ada di warung kopi dekat lokasi kejadian berhamburan keluar. Melihat itu NN ketakutan langsung tancap gas melarikan diri. Entah ketakukan dihajar massa, faktanya NN lari.

JS, ayah dari seorang yang anaknya tertabrak itu datang melihat dan mengetahui bahwa putrinya menjadi korban tabrak lari, sementara orang yang mestinya bertanggung-jawab ternyata kabur. Melihat kenyataan itu, JS bersama satu orang keluarga mengejar pengendara NN, dan baru ketemu di Desa Sampean, sekitar 10 kilo meter dari lokasi kejadian. Saat bertemu, kontan saja JS kalap, tanpa tendeng aling-aling memukul NN. Tetapi, oleh pihak keluarga memahami kemarahan JS.

Atas kenyataan itu mereka menyelesaikan secara keluargaan, sebab memang masih keluarga, dengan membuat penyataan di atas meterai di hadapan kepada Desa Matiti I, Pasontar Simanullang. Namun, pihak dari keluarga NN tak terima. Kakak ipar NN seorang “wartawan” menyuruh tetap melaporkan kepada polisi kejadian tersebut. Melihat kenyataan itu, Pihak JS juga melaporkan ke pihak polisi, bahkan, satu anak perempuan yang lebih para, Nurita Simanullang, 6 tahun, sempat dibawah ke Rumah Sakit Grandmed di Lubuk Pakam, karena dikhawatiran Nurita mengalami pendarahan otak, karena kepalanya sempat terbentur ke aspal dan divisum.

Lucunya, walau sudah ada kesepakatan damai, JS tetap dipanggil polisi dan terakhir oleh polisi menjemput dan menyerahkan JS ke pihak kejaksaan untuk dibui. Oleh oknum jaksa menjembloskan ke dalam penjara di Rutan Kelas 2B Hutagurgur. Herannya, laporan perkara JS ke polisi tentang tabrak lari terhadap anak tak pernah ditangani. Menjadi pertanyaan, mengapa JS dipenjara oleh karena memukul tabrak lari atas putrinya oleh NN?

Perkara, JS memukul NN oleh karena melihat NN tak terlihat tanggung jawabnya. Alih-alih JS marah karena mengejar NN, lari dari tanggung jawab. Usut punya usut, permasalahan ini sebenarnya sudah diselesaikan secara damai, tetapi mengapa ada lagi penahanan? Surat perdamaian sudah ditanda-tangani kedua belah pihak, tanggal 5 Oktober 2019 dihadapan Kepala Desa Matiti I dan para saksi. Tetapi itu pun dilanggar pihak NN.

Ini perkara hal yang tak biasa, ketipangangan oknum penegak hukum menangani perkara. Lalu, pertanyaannya, perkara laka lantas laporan JS terhadap NN, mengapa juga tak diproses secara adil? Seharusnya NN dikenakan hukuman, mengenai kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 UU LLAJ. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kita menganut hukum, bahwa kesengajaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas berarti juga merupakan kelalaian (tidak sengaja) juga dalam Pasal 311 UU LLAJ. Dan, seperti pada pasal 312 yang tertulis, pelaku tabrak lari hukumannya bisa dipidana. Disinilah oknum jaksa dan kepolisian yang menangani perkara ini dinilai berlebihan, dan tak menerapkan keadilan. Menerapkan hukum yang tak adil dan berimbang, menahan JS oleh karena membela anak-anak yang ditabrak, patutkan dipenjara?

Perkara yang menyentuh nurani ini telah membuat keluarga besar JS di Jakarta ikut terlibat menyelesaikan perkara ini. JS dipenjara karena membela dua orang anak yang ditabrak lari, umur depan dan tujuh tahun, namun JS dijebloskan ke dalam penjara! Karena itu, pihak keluarga JS pun berdiskusi ke Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Dalam waktu dekat pihak keluarga segera menemui Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka  Sirait, dan menyampaikan kemungkinan perkara ini masuk perkara anak. Menurut Arist Merdeka Sirait, perkara tabrak lari anak ini oleh pihaknya akan dipelajari. Arist juga menghimbahu agar pihak aparat hukum di Humbahas selalu adil dalam menerapkan hukum, jangan terjadi tindak pidana yang sesat, apalagi berat sebelah. JS yang kini seminggu dipenjara, merupakan seorang kepala keluarga, dituduh penganiaya oleh karena memukul penabrak anaknya yang tak bertanggung jawab, NN.

Sementara adik ipar, adik dari istri JS, Brotani Simatupang SH yang juga aktivis hukum yang mendapat aduan ini, menyebut akan membela kakaknya. Brotani juga menyebut, arogansi oknum jaksa, melakukan penahanan tanpa proses pengadilan yang sewenang-wenang harus dilawan. Ini tak boleh dibiarkan. Brotani menilai perkara ini bisa sepihak diyakini karena ada tekanan dari kakak ipar NN, yang seorang “wartawan” itu memaksakan sebuah kasus ini diteruskan. Padahal tidak terpenuhinya unsur kejahatan yang disangka atau didakwa, sebab jika pun ini diproses secara hukum murni perkara ini Tindak Pidana Ringan (Tipiring). “Jika oknum jaksa tak membebaskan JS segera, kami keluarga besar di Jakarta akan mempersiapkan tim hukum untuk membela korban, JS. Kami akan berupaya mengalang tim penasihat hukum dari Jakarta untuk menyelesaikan perkara ini.”

Sementara, Hotman J Lumban Gaol, seorang putra Desa Matiti yang tinggal di Bekasi sejak awal diminta perannya untuk mencoba memediasi perkara ini, agar perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan sudah memberikan saran kedua belah pihak. “Tak ada guna berperkara. Menang jadi arang, kalah jadi abu.” Karenanya, penulis yang juga humas di kantor hukum ini meminta pihak penegak hukum agar adil menangani perkara ini, penegak hukum harus adil, jangan tunduk oleh tekanan siapa pun. Menurutnya, jika tak segera ditangani, perkara peradilan semacam ini tentu akan mencoreng wajah penegakan hukum di Humbang Hasundutan, menjebloskan orang yang tak sepatutnya dipenjara oleh karena melakukan pemukulan bagi seorang yang melarikan diri dari tanggung jawab.

“Perkara peradilan semacam ini tentu akan mencoreng wajah penegakan hukum di Humbang Hasundutan, karena menjebloskan orang yang tak sepatutnya dipenjara oleh karena melakukan pemukulan bagi seorang yang melarikan diri dari tanggung jawab,” ujarnya. “Jeripan adalah korban peradilan sesat, jika ini tak diselesaikan segera, tentu akan akan mengakibat terjadinya pelanggaran HAM dan akan bisa menjadi isu nasional,” ujar pengiat hak asasi manusia, ini. (HM)

Hojot Marluga

Hidup Belajar Filosofi Air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.