Perlu Riset Mendalam Di Kawasan Danau Toba

Suaratapian.com JAKARTA-Pembangunan Pariwisata Danau Toba Untuk Siapa? Itulah pertanyaan dan tema diskusi webinar oleh empat organisasi berbasis Batak; Lokus Adat Budaya Batak (LABB), Batak Center (BT), Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), pada, Kamis, 27 Agustus 2020. Acara dibuka Jerry R Sirait, Sekjen Batak Center dengan terlebih dahulu memperkenalkan para pembicara diantaranya; Brigjen (Purn) Berlin Hutajulu, Ir SM Tampubolon, Dr Pontas Sinaga, Dr Ronsen Pasaribu, Drs Maruap Siahaan. Memimpin diskusi, Santiamer Sihaloho Sekjen Lokus Adat Budaya Batak (LABB).

Pembicara pertama diawali Brigjen (Purn) Berlin Hutajulu. Dia mempertanyakan pembangunan Danau Toba untuk siapa? Sejak pemerintah pusat telah menjadikan Danau Toba menjadi destinasi wisata super prioritas, terbukti pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan kawasan ini. Pembangunan jalan lingkar di pesisir Danau Toba untuk konektivitas tujuh kabupaten sudah dimulai.

Ketua Umum Dewan Mangaraja LABB dan juga mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut, pada hakikatnya pengamalan Pancasila adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan, bahwa pembangunan dari masyarakat oleh masyaraat dan untuk masyarakat sendiri. Intinya, Berlin setuju pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan pariwisata di kawasan Danau Toba. Sembari menambahkan pembangunan harus berlandaskan kepentingan nasional.

Pembicara kedua, Ir SM Tampubolon menyebut, perlu berbenah untuk pembangunan di kawasan Danau Toba. Masyarakat Batak perlu bersyukur pemerintah Joko Widodo membangun Kawasan Danau Toba. Dan berterima kasih Kaldera Toba akhirnya diakui UNESCO Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Paris pada 7 Juli 2020 akhirnya mengakui Kaldera Toba masuk dalam UNESCO Global Geopark (UGG).

“Soal perhatian untuk kawasan Danau Toba, saya melihat pesan menjaga alam sebagaimana dalam Alkitab di Kejadian 2:15. (TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu). Kita ditempatkan untuk memelihara ciptaanNya. Kedua, agar manusia menanfaatkan keindahan alam untuk umat manusia dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kelestarian Danau Toba tanggung-jawab masyarakat dan pemerintah, secara khusus masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian Danau Toba,” ujar Ketua Umum Batak Center, ini.

Mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan, kelestarian Danau Toba tak bisa dikerjakan satu kelompok atau segolongan saja, harus secara holistik dilakukan bersama-sama. Semua bersinergi. “Perlu sinergitas untuk membangun Danau Toba. Selama ini terkesan tujuh Pemda di kawasan Danau Toba jalan sendiri-sendiri. Tentu, agar pembangunan Danau Toba berkesinambungan antara kelestarian lingkungan dan berdampak secara ekonomi untuk masyarakat,” ujarnya.

Riset dan inovasi

Pembicara selanjutnya, Dr Pontas Sinaga dari  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pontas menyebut, bahwa pembangunan wisata di Danau Toba dimulai dari pembangunan infrastruktur. “Kita tahu, bahwa selama ini masalah pencemaran Danau Toba. Kedua kesadaran masyarakat untuk kelestarian Danau Toba. Masyarakat masih mudah dalam memperjualbelikan tanahnya di pinggiran Danau Toba.

Lalu, pertanyaannya apakah masyarakat kawasan Danau Toba sudah siap secara mental untuk pembangun pariwisata? Dr Pontas mengusulkan  perlu terlebih dahulu dibuat riset atau penelitian mendalam tentang apa dasar membangun di kawasan Danau Toba. Dia menjelaskan, sejarah riset di Indonesia pun belum begitu digalakkan hingga membuat kita tertinggal dengan negara-negara lain. Padahal, di luar negeri riset sudah menjadi hal yang utama. Bahkan, semua kemajuan dalam negeri memerlukan peningkatan dana riset dan pengembangan untuk mendongkrak inovasi dan daya saing.

Sekenar informasi saja, belanja riset di Indonesia baru mencapai 0,1 persen dari produk domestik bruto. Angka ini masih minim dibandingkan dengan belanja publik untuk riset di negara Asia, seperti Malaysia 1, 25 persen, China 2 persen, Singapura 2,20 persen, Jepang 3,60 persen, Korea Selatan 4 persen.

Dibandingkan dengan anggaran dengan negara maju di luar Asia, anggaran Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Jerman 2,90 persen, Swedia 3,20 persen, dan Amerika Serikat 2,75 persen. Tresna menambahkan pemerintah perlu serius meningkatkan alokasi dana riset dan pengembangan untuk menumbuhkan daya saing.

Nyatanya memang, sampai saat di Indonesia masih kurang riset, apalagi di kawasan Danau Toba. Padahal, riset itu investasi jangka panjang, bahkan riset dan inovasi itu sehaluan. Tanpa riset tak ada inovasi.

Dr Pontas, menambahkan, mengapa Pemda Kawasan Danau Toba kurang memerhatikan riset? Inovasi apa? Pelayanan di masyarakat umum, keramahtamahan. Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik, mendukung tak mugkin ada kemajuan pariwisata di Danau Toba jika ada riset yang mendalam.

Dr Pontas menambahkan, LIPI sendiri sudah memberikan sumbangan ke Danau Toba, misalnya, di Harian Boho sudah dibuat pembibitan ihan Batak. Ikan yang sudah sangat langkah di Danau Toba. “Kita terlalu banyak berwacana sedikit mengeksekusi melaksanakan Jikalau kita ada kemauan pasti bisa kalau kita memberdayakan sesuai kemampuan masing-masing misalnya, saudara kita kita bantu di bidang support dan materi yang bisa mendukung kebutuhan  pariwisata. Jadilah, kita investor dikampung kita sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Dr Ronsen Pasaribu mengusulkan, agar jangan hanya melihat hanya kawasan Danau Toba, tetapi perlu perhatian menyeluruh koneksi destinasi di seluruh kawasan di tanah Batak. Hal itu perlu dipikirkan. Dari sudut pertahahan dia mengusulkan disampaikan di atas kemajuan wisata tak lepas dari kemajuan pembangunan insfrastruktur jalan. Jalan itu memang dalam proses. Kita harapkan pembebasan tanah jangan menjadi kendala. Kedua, soal sertifikat tanah. Selama ini bagi orang Batak sertifikat itu belum populer di oleh karena hukum adat. Hukum adat itu ada di tanah komunal dan individual.

“Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebenarnya disiapkan pemerintah konsep modern, hanya saja pemerintah gagal untuk mensosialisasikan konsep ini, sebab tak mengakui tanah-tanah adat. Jika ini belum sepahaman maka pembangunan kawasan Danau Toba akan bermasalah ke depan. Pemberdayaan masyarakat itu penting dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo menyebut bahwa penghambat Danau Toba jadi kawasan pariwisata internasional soal masalah lingkungan, komunikasi yang kurang baik dengan masyarakat, dia berharap akan membangun komunikasi lebih baik lagi antara pemerintah dan masyarakat di kawasan Danau Toba. Namun nyatanya lembaga ini sepertinya tak mendapat sambutan masyarakat, dan dianggap menjadi duri dalam daging.

Pembicara terakhir, Drs. Maruap Siahaan, MBA, Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT). Maruap menilai memang peran dari BODT perlu disoroti, dan sudah gagal. “Pembangunan itu harus berkeadilan. Kebijakan demi kebijakan harus konsisten. Pembangunan berkeadilan harus memiliki keberpihakan terhadap yang lemah.

Mengacu Keputusan Presiden RI nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tanggal 25 Juli 1990, Pasal 18. Bunyinya: ”Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.”

Maruap juga kembali mendengungkan ide istilah Kota Berkat di Atas Bukit di atas Danau Toba. Kota Berkat di Atas Bukit, adalah mempersiapkan manusia yang memiliki karakter. Namun menurutnya, karakter orang Batak saat ini telah mengalami pergeseran, dari  yang spiritual ke arah yang sekuler, hedonisme, materialisme. “Kita harus mengubah pola pikir orang-orang yang memiliki nilai yang bersifat transaksional dan materialistis menjadi nilainya adalah berkat,” ujarnya. Diskusi tiga jam ini tentu tak menyimpulkan apa-apa, namun diusulkan ada tim perumus untuk membuat resume dari seminar webinar. (Hojot Marluga)

Hojot Marluga

Hidup Belajar Filosofi Air

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.