Ronald TA. Simanjuntak, S.H., M.H: “Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa, Koruptor Mesti Ditindak Secara Luar Biasa”

suaratapian.com Bukan rahasia lagi kita disebut negeri salah satu terkorup di dunia. Memiriskan memang! Tetapi, faktanya demikian pengungkapan korupsi tak pernah selesai kita dengar. Selesai pengungkapan kasus korupsi yang satu, terungkap lagi kasus korupsi yang lain. Sepertinya tak habis-habis, justru tumbuh subur terus. Walau sudah ditebas, tetapi akar-akarnya justru masih merambat kemana-mana. Lucunya, lagi masyarakat merasa tak jadi korban dari korupsi. Orang tak banyak peduli untuk menyoroti hal ini.
Bahkan, barangkali orang tak menyadari bahwa hal yang dilakukan para koruptor itu tak dikira merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan pembangunan di negeri ini. Dibutuhkan suara keras, meneriakkan agar aparatur menindak tegas mereka yang korupsi. Salah salah yang tegas dan konsisten dengan teriakannya adalah pengacara sekaligus pengamat sosial, Ronald TA. Simanjuntak, S.H., M.H.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh karena kejahatan luar biasa harus ditindak dengan cara luar biasa pula. Korupsi ini extra ordinary crime, kejahatan tingkat tinggi, karena kejahatan tingkat tinggi atau disebut white collar crime harus ditangani dengan tingkat tinggi,” ujarnya. Beberapa waktu lalu berbicang-bincang dengan suaratapian.com. Demikian petikannya.


Apa pendapat anda tentang viral berita beberapa hari ini soal korupsi yang terus menerus?

Bagi saya, justru apa yang dipertontonkan hari-hari ini adalah penegakan hukum yang kurang tegas. Misalnya, jika seseorang sudah ditetapkan tersangka (TSK) iya, harusnya dicopot dari jabatannya; dan ini juga akibat kurangnya keteladanan dari para pemimpin. Selama ini tak banyak pejabat yang memperlihatkan contoh hidupnya. Kalau disebut seseorang korupsi karena kekurangan uang, saya kira tak benar.

Sekarang ini kan banyak orang berkata lain di mulut lain di hati. Lain ucapannya, lain dengan perbuatannya. Fakta dan ucapan berbeda. Sekarang, eranya, orang tak lagi mendengar apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Misalnya, seseorang mengatakan, “saya adalah orang baik,” tetapi orang tak langsung percaya lagi pada kata-katanya, namun harus melihat tindakannya. “Mana bukti bahwa dia orang baik. Adakah hidupnya baik!”

Berarti bangsa kita nirketeladanan dong?

Inilah yang sangat kurang di bangsa ini. Kita sangat-sangat kurang keteladanan dari sosok pemimpin. Sebenarnya sikap keteladanan itulah yang ditunjukkan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ketika memimpin Jakarta. Hanya kenyataan, bahwa memang tak mudah menjadi seorang pemimpin yang berintegritas dan menunjukkan keteladanan. Kehadiran mereka pastilah menggangu kenyamanan orang-orang yang selama ini sudah merasa nyaman.
Keteladanan, jika ini sudah dimiliki seseorang pejabat atau pemimpin, baru kita bicara sistem. Sebenarnya, kalau kita bicara sistem, bahwa sistem pemerintahan kita sudah cukup bagus. Perlu diingat, bahwa sebaik apapun sistem itu, tergantung kepada pribadi dari pejabat yang bersangkutan. The men behind the gun, the men behind the system, walau sistem sudah dibuat sedemikian canggih, kalau mentalnya korup, maka hasilnya juga koruptor.

Tetapi walau sudah ada lembaga penegakan hukum dalam memberantas korupsi, ada Jaksa, Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi sepertinya korupsi tetap merambah?
Kalau kita bicara manajemen, bahwa pengembangan sistem organisasi perlu jika dengan organisasi yang ada sekarang tidak lagi mampu menyelesaikan problem yang ada sehingga perlu dikembangkan/dibentuk organisasi baru. Sebenarnya dengan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang, sudah cukup untuk memberantas korupsi. Hanya bagaimana untuk lebih maksimal menenegakkan hukum.

Artinya, misalnya, tak perlu lagi ada Densus Tipikor untuk memberantas korupsi?

Iya, yak perlu lagi.

Tetapi, bukankah juga lebih baik jika memang ada Densus Tipikor dari Polri untuk menambah amunisi memberantas korupsi?

Saya kira itu tak tepat dan belum waktunya. Malah nanti jadi tumpang tindih. Jangan sampai ada kesan persaingan dan perebutan lahan. Justru organ yang ada ini sudah sangat bagus jika diberdayakan dengan maksimal.

Dalam beberapa diskusi di seminar juga dalam bincang-bicang di televisi ada juga kalimat yang mencurigai bahwa KPK tak independen, kerap menjadi alat pemerintah untuk menekan lawan politiknya, dan dianggap selalu tebang pilih, apa pendapat anda?
Begini, iya! Laporan ke KPK itu ada puluhan ribu. Saya kira mereka (KPK) tak tebang pilih. Mereka kan harus selektif dalam menganalisa, mana yang paling efektif dan prioritas. Sebenarnya Undang-Undang KPK membuka ruang KPK bisa mendirikan cabang di daerah-daerah. Tetapi, kita tahu sendiri anggaran di KPK tak mampu untuk membuat itu. Jadi, menurut saya, mereka melihat dan mencari sisi yang paling prioritas. Nah, kalau isu seperti itu ditiupkan dan dimanfaatkan para politisi, itukan pintar-pintarnya politisi mempolitisasi. Bahkan kalau menurut saya, anggaran yang tadinya direncanakan untuk mendirikan Desus Tipikor sebesar 2,6 Triliun itu diberikan saja kepada KPK agar dapat mendirikan cabang didaerah. Karena masyarakat masih tetap lebih percaya kepada KPK untuk penanganan perkara korupsi
Sekarang, tolong tunjukkan perkara apa di KPK yang dikontrol kekuasaaan? Saya kira tak ada. Mana buktinya! Jangankan isu soal KPK, apa saja isu di republik ini bisa digoreng. Tetapi, biasanya begini, misalnya, kalau isu itu dimanfaatkan kekuasaan, mestinya lembaga yang mengawasi harus berperan dengan benar. Pengawasan dari legislatif ditingkatkan. Di KPK sendiri ada Dewan Etik yang juga mengawasi kinerja KPK. Jadi, tak beralasan pemahaman bahwa KPK dipakai tangan kekuasaan.

Tetapi, walau juga sudah sering-sering dilakukan KPK tangkap tangan dan membongkar mafia korupsi, toh sampai sekarang tak juga selesai masalah korupsi. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara pemberantasan korupsi selama ini, tak ada efek jera walau sudah dipertontonkan orang-orang yang tersangkut korupsi. Nyatanya korupsi terus saja marak. Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Bahkan oknum aparat penegak hukumnya terlibat, dan yang paling memiriskan lembaga terakhir mencari keadilan, hakim. Palu godam hakim pun ada oknum yang terjerat.
Inilah yang saya sampaikan di atas tadi, jadi bukan soal kurangnya gaji. Sebenarnya yang mereka terima sudah lebih dari cukup, tetapi karena kerakusan, keserakahan dan tak mampu mengelola diri, ingin berfoya-foya, hedonis dan materialistis, mereka lalu korupsi. Sekarang saya tanya Anda, kira-kira selama ini yang ditangkap karena korupsi, apakah orang-orang miskin? tidak, Tak ada yang miskin, justru mereka adalah orang-orang kaya. Berjibun kekayaannya.

Di mana sebenarnya titik masalahnya?
Saya kira masalahnya kembali soal penegakan hukum supaya ada efek jera (deterrent effect) dan keteladanan. Ikan itu busuk di kepalanya. Kita harus belajar dari China soal penegakan hukum yang tegas soal korupsi. Saya contohkan lagi, kalau dari hulu sungai dijejeli tuba, maka ikan-ikan di hilir yang kena akan semuanya pigsan, maka tinggal ditangkap. Artinya, jika dari atas ada sikap demikian maka di bawahnya akan juga mengikut.

Artinya, apakah hukuman mati yang tepat untuk memberantas korupsi?
Saya kira ini bukan hanya soal hukuman mati. Tetapi, maksud saya tadi penegakan hukum itu adalah termasuk bagaimana mengembalikan kerugian negara (asset recovery). Dengan apa? Para koruptor itu dimiskinkan. Karena itu harus ada political will dari pemerintah dan legislatif untuk segera membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset Koruptor untuk mengembalikan kerugian negara dengan memperbaiki sistem. Selama ini soal membuat efek jera dengan menyita seluruh kekayaan dari koruptor belum dibuat. Tetapi, syukur sekarang bisa digunakan Undang-Undang TPPU, setidaknya kerugian negara dapat dikembalikan sebagian. Jadi harusnya, saat seseorang ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi, harta tersangka itu harus langsung disita, kecuali bisa dibuktikan secara terbalik bahwa hartanya itu bukan hasil dari korupsi (pembuktian terbalik) dan tidak perlu lagi gugatan keperdataan untuk mengganti rugi akibat perbuatan korupsi tersebut.

Sekejam itukah?
Inikan kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa harus ditindak dengan cara luar biasa juga. Korupsi inikan extra ordinary crime, kejahatan tingkat tinggi (white collar crime), karena kejahatan tingkat tinggi harus ditangani dengan tingkat tinggi. Tak boleh ditindak biasa-biasa seperti tindakan pada pidana lainnya. Begitu divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), maka saat itu juga seluruh kekayaannya dapat dilelang untuk mengganti kerugian negara. Berapa kira-kira kerugian negara, harta koruptor yang divonis itu dilelang. Sekarang, masalahnya hukumnya belum ada. Kecual hasil korupsi yang sudah disita pada saat penyidikan dan itu tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara akibat perniatannya itu. Karena para koruptor telah terlebih dahulu mengamankan asetnya, jadi harus melalui gugatan perdata lagi. Jadi harus ada political will untuk mengatur seperti itu, tidak harus gugatan perdata lagi.
Kembali seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemerintah dengan DPR yang membuat Undang-Undang duduk bersama untuk membuat aturan. Selama ini yang terjadi kita dipertontonkan mereka yang korupsi tetap bisa cengengesan, karena walau sudah divonis bersalah hartanya tetap utuh. Malah, ada seloroh pernah saya dengar bahwa ada keluarga yang mendukung ayahnya korupsi. “Tak usah takut pak, paling lama empat tahun.” Belum lagi potong masa tahanan dan mendapat grasi

Demikian jahatnya korupsi ini, apa dampaknya?
Bayangkan para koruptor ini bisa merusak segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, menghancurkan masa depan generasi yang akan datang dan korupsi ini sudah merupakan kejahatan transnasional, dimana penindakannya sangat rumit, oleh karena itu disebut kejahatan luar biasa.

Tetapi, KPK yang menyita aset-aset yang dikorupsi itu, juga ternyata tak mengelola aset-aset sitaannya dengan baik. Mobil-mobil mewah yang disita juga tak diurus dengan baik, bukankah itu juga mubazir?
Memang tak semua bisa dikelola KPK. Benda rampasan negara itu misalnya lebih baik diberikan dikelola satu lembaga khsusus. KPK juga jangan menangani sendiri, karena tak mungkin KPK bisa menangani ini semua dengan baik.
Pemberantasan korupsi ini perlu juga dipikirkan untuk memberikan sanksi sosila, bukan hanya hukum saja. Selama ini permasalahan kita ini adalah budaya kita yang terlalu permisif. Sedikit-sedikit langsung diampuni. Orang korupsi pun tak merasa ada penolakan sosial, masyarakat kita tetap memuji-muji mereka karena tetap bisa menyumbang. Ada juga masyarakat yang datang menjeguk mereka hanya untuk memuji dan mendapatkan uangnya. Maka, mereka yang divonis pun tak merasa bersalah. Boleh saja kita maafkan mereka sebagai manusia yang bisa salah, tetapi sistem hukum harus tetap berjalan. Konsekuensi dari tindakan mereka harus diterima ganjarannya. Bahkan eks-koruptor-pun masih tetap dapat hak untuk menduduki jabatan yang sempat ditanggalkan dan dapat mencalonkan diri dalam pilkada, legislatif, dll.

Artinya sanksi sosial harus diberikan kepada mereka yang korupsi?
Iya. Memang! Masyarakat harus menyadari bahwa tindakan mereka itu bukan saja tak terpuji, tetapi menghisap darah dari generasi yang akan datang. Coba perhatikan, kalau ada seseorang ditetapkan TSK atau OTT, istrinya begitu pedenya menggelar konprensi pers dengan kaca mata hitam, haha hihi, haha huhu. Tertawa-tawa. Tanpa ada rasa malu. Inilah yang terjadi. Dulu seingat saya, ada lembaga agama menyebut para koruptor itu jangan disembayangi. Memang harus keras, bahkan gereja juga tak perlulah mensakramen para koruptor jika meninggal dunia. Sebab pemberantasan korupsi tanggung jawab semua, secara massal. Bukan hanya tanggung jawab KPK atau penegak hukum saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bila perlu para koruptor itu dibuat jadi pekerja sosial.

Misalnya, dia dihukum dua puluh tahun, dengan penjara lima belas tahun dan kerja sosial lima tahun tanpa mendapat upah, tetapi hanya diberi makan saja. Itu sanksi sosial. Pekerjaannya misalnya, menyapu jalan atau membersihkan got, selokan. Selama vonis hukumannya diselesaikan dengan bekerja sosial. Seperti inilah yang diterapkan di Korea Selatan. Ada juga contoh Mantan Presiden Korea Selatan, orang divonis di Korea Selatan seumur hidup membiara. Tetapi, mirisnya di negara kita ini, orang-orang yang demikian karena banyak membantu pembangunan rumah ibadah, malah diberi hak istimewa. Bagaimana ada sanksi sosial! Sekarang, beranikah gereja menyebut atau memampangkan di gerejanya “tak menerima sumbangan dari koruptor!” Tak berani. Jadi lembaga agama juga sedikit banyak berperan akan hal itu.

Lalu, apa koridor lain untuk mengatasi hal ini, integritas moral?
Salah satu lembaga pembentukan karakter, integritas moral tadi adalah lembaga keagamaan. Jika lembaga keagamaan tak mau tahu, atau malah kompromi akan hal ini, apa lagi yang kita harapkan? Dan memang, mindset manusia sekarang ini sudah dirasuki hedonisme dan materialisme….Orang tak bangga lagi dengan mencukupkan apa yang ada padanya, sederhana. Teori sukses hanya diukur dari mereka yang dapat mempertontokan aset-aset yang berjibun baru diapresiasi. Seseorang bisa dinilai dengan apa yang dimilikinya, harta dan yang dikenakannya. Inilah problem kita. Orang berlomba-lomba mempertontokan hartanya.

Maaf saja, di gereja pun demikian, banyak yang hanya menghargai dan memberi ruang bagi mereka yang kaya. Padahal, kekayaannya tak jelas didapat dari mana. Keadaan itulah yang membuat orang-orang berlomba-lomba mencari kekayaan untuk bisa diterima dan dihargai di komunitasnya. Cara yang paling takzim memang dengan korupsi, karena ada kesempatan sebagai pejabat. Intinya adalah harapan kepada lembaga keagamaan, bagaimana mengasuh jiwa spiritualitas anggota-anggotanya untuk benar-benar sadar bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. (Hojot Marluga)

Please follow and like us:
0

Leave a Comment