Warga Menghentikan Perayaan Natal HKBP di Sepatan Tangerang

suaratapian.com TANGERANG- Di tengah bangsa ini berjuang membangun spirit toleransi, tetatp saja masih ada warga yang tak peduli dan mencoba menaksakan kehendak, alasan karena digunakan ruko belum mendapat izin rumah ibadah. Penghentian paksa ibadah itulah yang terlihat saat jemaat HKBP Sepatan merayakan Natal di Ruko Tangerang Golden City. Acara terpaksa urung lanjut karena didatangi sekelompok massa dan meminta acara dihentikan, Senin (24/12/18).

Ratusan orang mendatangi tempat acara dengan alasan surat bernomor. 451/360/Kec. Spt/2018. Surat yang mengutif Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 itu menyebutkan, Muspika Kecamatan Sepatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Perwakilan Masyarakat Sepatan bersepakat menolak aktivitas kegamaan yang belum mendapat ijin dari pemerintah. Dari aturan yang telah dibacakan, intinya apabila tidak sesuai aturan maka tidak bisa bicara tentang toleransi. Perijinan pun harus ada dari FKUB dan Pemkab Tangerang, ujar H. Sapto.

Kapolsek Sepatan AKP. I Gusti Moh Sugiarto menyampaikan, agar mengedepankan toleransi dan kemufakatan bersama. Juga didasari atas aturan yang ada, ujarnya. Selain itu, seorang aktivis dan juga disebut tokoh masyarakat, Indra Plaza memberikan “Jika ada rumah tinggal yang digunakan untuk beribadah kami menolak, sehingga jangan salahkan masyarakat bila bertindak dan tidak ada tanggapan dari instansi pemerintah terkait,” katanya.

Pendata HKBP Sepatan, Pdt. Herlina Siregar memberikan penjelasan, terkait penggunaan ruko, tempat tinggal untuk ibadah, bahwasanya dirinya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. “Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait baik Kemenag, FKUB, KUA dan Muspika Kecamatan Sepatan. Pada dasarnya tidak ada larangan bagi umat manusia untuk beribadah kepada Tuhannya. Dan apabila ada kesalahan, kami meminta maaf khususnya penggunaan salah satu Ruko di Sepatan Golden City,” terangnya.

Sampai saat berita ini diturunkan, PGI Wilayah Banten yang juga menaungi HKBP belum memberi tanggapan resminya. Justru yang responsif adalah Persekutuan gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) dengan mengeluarkan surat tertanggal 27 Desember 2018 No: 048/SP-PWPGLII-Btn/XII/2018 yang ditujukan kepada pimpinan HKBP  Tangerang, Banten.

Bahkan, PGLII dengan tegas  menyebut, hal itu sebuah tindakan Intoleran dan diskriminasi yang sangat bertentangan dengan konstitusi negara, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Sebab Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

PGLII juga menyebutkan, bahwa perbuatan melawan hukum dengan membubaran kegiatan ibadah tersebut sangat disesalkan, dan telah melukai perasaan umat Kristen di Indonesia, dan sangat mencederai kerukunan hidup antar agama selama ini,  peristiwa ini terjadi patut diduga disebabkan oleh ketidakmampuan pejabat publik dan masyarakat setempat untuk memahami Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Please follow and like us:
0

Leave a Comment