Forum Aktivis Mengajukan Banding Atas Kekeliruan PTUN Jakarta Memutuskan Gugatan Perkara Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng

Suaratapian.com-ELSAM, Greenpeace Indonesia, PILNET Indonesia Perkumpulan HuMa, Sawit Watch, dan WALHI Nasional  mengajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengucapkan putusan Perkara Nomor 150/G/TF/2022/PTUN. JKT terkait Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada bulan Maret-April 2022.

Abdul Wahid Tim Kuasa Hukum dari PILNET Indonesia menyampaikan bahwa “Jika merujuk amar putusan PTUN Jakarta nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 15 Desember 2022 tersebut menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan. Pertama, objek gugatan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa dalam Kompetensi Absolut Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian, objek gugatan tak termasuk kualifikasi keputusan tata usaha negara yang mencakup tindakan faktual. “Objek Gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara, dan Pengadilan TUN tidak berwenang mengadli perkara,” kata Wahid.

Andi Muttaqien dari Tim Kuasa Hukum dan Koordinator PIL-Net menyatakan bahwa putusan perkara ini sangat mengagetkan dan mengecewakan Penggugat karena Majelis Hakim tidak memeriksa dan menilai  pokok perkara. Sehingga pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan Permohonan Pernyataan Banding di Pengadilan secara elektronik. Upaya hukum banding ini dilakukan adalah karena Penggugat menilai pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta salah dan keliru. Dan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara, Judianto Simanjuntak, Tim Kuasa Hukum dari PILNET Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa “Majelis Hakim PTUN Jakarta telah keliru dan salah menyimpulkan dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Objek Gugatan Penggugat merupakan produk hukum dari Para Tergugat, Menteri  Perdagangan RI dan Presiden RI, yaitu  merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Objek Gugatan yang merupakan ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas hanya pada sebuah penetapan tertulis saja tetapi juga sebuah tindakan factual, tindakan administrasi pemerintahan, baik itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh pejabat Tata Usaha Negara seperti halnya Objek Gugatan Penggugat.

Penggugat mengklasifikasikan Objek Gugatan Penggugat sebagai sebuah tindakan factual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung No  2 tahun 2019.

Oleh karena itu, Penggugat Keberatan atas argumentasi maupun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut karena hal itu merupakan kekeliruan dari Majelis Hakim hakim yang dengan sengaja sengaja menafsirkan Objek Gugatan Penggugat secara kabur.

Oleh karena itu Penggugat menilai Majelis Hakim PTUN Jakarta telah salah dan keliru menyatakan Objek Gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadli perkara.

Achmad Surambo dari Direktur Eksekutif Sawit Watch sebagai Penggugat menyatakan “Kami mengajukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta dan didukung oleh aliansi masyarakat sipil yakni ELSAM, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia, Perkumpulan HuMa, dan WALHI Nasional.

Bahwa putusan atas gugatan yang diajukan tersebut tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara sehingga gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima adalah keliru dan salah. Kekeliruan Hakim menyimpulkan tentang objek gugatan ini akan berdampak besar karena membuka kemungkinan hal serupa terjadi lagi di masa depan. Tata kelola hulu ke hilir industri sawit harus segera dibenahi untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia lebih besar lagi.

Sekar Banjaran Aji dari Greenpeace Indonesia menilai, bahwa dengan usaha banding dalam perkara ini, merupakan kesempatan kedua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membuka diri untuk melanjutkan memeriksa dan mempertimbangkan substansi perkara, ujarnya.

“Seharusnya Majelis Hakim dapat secara jernih mempertimbangkan substansi perkara (pokok perkara) yaitu persoalan distribusi minyak goreng yang tidak terlepas dari aspek-aspek administratif berupa kecacatan administratif dan tindakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini perlu diuji dalam persidangan di Pengadilan,” tutup Sekar.

Hojot Marluga

Belajar Filosofi Air

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

19 + 18 =