Dr. TP Jose Silitonga SH MA: Perjuangan Protap Harus Terus Dikobarkan
suaratapian.com-Keinginan masyarakarat Tapanuli untuk menggolkan berdirinya Propinsi Tapanuli Raya (Protara) hingga kini masih tetap menemui jalan buntu. Meski belom lama ini DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, sudah menyalakan lampu hijau untuk segera dibawa ke DPR dan disahkan presiden, namun belum dicabutnya moratorium pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ditetapkan semasa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membuat usulan pembentukan propinsi yang sudah berulangkali diajukan itu kembali kandas. Namum, begitupun perjuangan membentuk propinsi Tapanuli harus terus dikobarkan dan para panitia pembentukannya tidak boleh menyerah, demikian Dr TP Jose Silitonga SH MA, menanggapi mulai bangkitnya kembali semangat masyarakat Batak, baik di bonapasogit maupun diaspora.
Meski belum presiden dan DPR belum mencabut moratorium tersebut, namun perjuangan untuk melahirkan propinsi Tapanuli harus tetap dijaga, tidak boleh kendor, karena sudah kepalang basah. Para panitia yang tidak kenal lelah membawa aspirasi masyarakat Tapanuli, harus punya keyakinan bahwa usulan propinsi Tapanuli ini ibarat bayi dalam kandungan yang tinggal menanti hari kelahirannya saja. Karena itu menurut TP Jose Silitonga jangan lagi ada Tarik menarik kepentingan di antara wilayah yang menjadi rencana pemekaran. “Kebersamaan dan kekompakan para panitia penggagas harus dijaga dan dipertahankan, kejadian pahit di masa lalu harus dijadikan pelajaran berharga untuk menggolkan tujuan pembentukan Protap,” seru Jose yang pernah menjadi pengacara masyarakat Porsea dalam kasus sengketa warga dengan Indorayon (TPL).
Menyoal calon ibukota Protap, yang kembali digaungkan sebagian orang, dan sempat menjadi tarik ulur kepentingan, Jose mengingatkan agar hal itu tak perlu dipermasalahkan, yang penting propinsi ini lahir dulu. “ menurut saya, soal dimana ibukotanya nanti kita bisa serahkan kepada tim Kemendagri, untuk melakukan survei dan riset lapangan, dimana wilayah yang paling pas, baik secara topografi, geografis, maupun factor ekonomi, dan lain sebagainya untuk kemudian ditetapkan, jika sudah ditentukan oleh kemendagri, siapapun harus menerimanya,” tegas Jose.
Jose Silitonga lebih jauh mengatakan kita orang Batak harus menyadari bahwa sekarang yang tinggal di Tapanuli itu, tidak lagi hanya orang Batak, tetapi juga sudah bermukim etnis non Batak dengan keyakinan yang berbeda pula. Dan mereka ini aspirasinya juga harus diperhatikan. Karena ia melihat orang-orang yang tidak menginginkan terbentuknya propinsi Tapanuli akan senang jika usulan protap ini gagal. “ Itu sebabnya kesatuan panitia pengagas dan masyarakat Tapanuli harus kuat, tidak gampang pecah, ini saya sampaikan karena di bonapasogit, orang Batak sangat gampang marbada, gara gara beda pilihan dalam pilkada atau pilkades saja, namardongan tubu bisa pecah,” papar doktor hukum pemerintahan ini.
Karena itu, ia berharap panitia Protap dan masyarakat Tapanuli bersatu jangan saling curiga, sama sama memohon kepada pemerintah dan DPR agar memorandum dicabut, guna melapangkan jalan terwujudnya propinsi yang sudah puluhan tahun diidam-idamkan ini. Potensi alam Tapanuli dengan banyaknya lahan kosong, areal hutan dan pertanian, sebenarnya sangat menjanjikan dan berpotensi dalam pengembangan ekonomi, ditopang dengan kearifan local, wisata alam dan budaya serta sejarah jika dikelola dengan profesional dalam akan menjadi asset berharga bagi propinsi Tapanuli kelak. Tetapi TP Jose, mengingatkan masyarakat harus melakukan sertifikasi tanahnya, baik pribadi maupun ulayat, agar pajak PBB nya bisa ditarik untuk kesinambungan pembangunan. Dan sertifikat itu juga bisa dijadikan modal usaha bagi mereka yang ingin berwirausaha.
