KOSGORO: Prospek dan Tantangan Polhukam & Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas 2045
Suaratapian.com-Dalam semangat solidaritas, PPK KOSGORO 1957 dan Gerakan KOSGORO 1957 menyelenggarakan Diskusi Nasional Kosgoro 1957 dengan tema “Prospek dan Tantangan Polhukam & Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas 2045” yang berlangsung pada Jum’at, 17 Januari 2025. Bertempat di Aula Lt. 1 Graha DPP GOLKAR, Jakarta. Acara ini dibuka, M Sarmuji sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar.
Diskusi Nasional ini bertujuan untuk memprediksi dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia, sejalan dengan kata-kata bijak Abraham Lincoln, “Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.” Dengan mengambil pelajaran dari masa lalu, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan dan menciptakan perubahan positif.
Tujuan Diskusi bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan strategi dalam menghadapi tantangan keamanan dan politik di Indonesia, sejalan dengan tema “Prospek dan Tantangan Polhukam & Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas 2045”. Diskusi Bidang Ekonomi Kerakyatan diselenggarakan oleh KOSGORO 1957 dengan tema “Prospek dan Tantangan Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pembukaan acara dimulai dengan doa yang dibacakan oleh Lazuardi, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Kosgoro 57. Sambutan Ketua Nasional PPK Kosgoro 1957 Dr Dave Arbarsah Fikarno, Diskusi Nasional Kosgoro 1957 berlangsung dalam dua sesi.
Sesi pertama adalah Diskusi Bidang Polhukam yang menghadirkan empat narasumber terkemuka: Narasumber Lodewijk Freidrich Paulus, Wamenko Polkam menyampaikan tema; Arah Kebijakan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Sementara Prof. Lili Romli (Peneliti Utama BRIN): Menata Ulang Sistem Pemilukada. Dr. Ahmad Doli Kurnia: Menata Ulang Sistem Pemilukada. Ketua KPK: Roadmap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dimoderatori Dr Dave Arbarsah Fikarno.
Ekonomi Kerayakatan
Sesi kedua mengangkat tema Diskusi Bidang Ekonomi Kerayakatan. Menteri Koperasi diwakili Koko Haryono, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperas menyampaikan materi, Kebijakan Revitalisasi Koperasi di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagus Rachman sebagai Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM: Arah Kebijakan UMKM di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dr. Agung Sujatmiko: Rekonstruksi Sayap Koperasi dan UMKM Indonesia. Diskusi sesi ini dimoderatori oleh Dr. Sahat Sihombing, dengan tujuan memperkuat pemahaman dan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Dalam sesi diskusi ekonomi kerakyatan, moderator Dr. Sahat Sihombing memandu acara dengan baik. “Koperasi, soko guru perekonomian nasional, harus dioptimalkan,” tegasnya, mengacu pada UUD 1945 Pasal 33, 34, dan 37 serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.
Dr. Sahat, seorang profesional berpengalaman luas dalam bidang perbankan dan manajemen risiko. Beliau memiliki latar belakang akademis yang kuat dengan gelar Doktor Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya, Magister Manajemen dari ST PPM, Sarjana Planologi dari ITB dan Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia.
Pengalaman profesional selama 28 tahun, Dr. Sahat memperkaya pengalaman sebagai praktisi perbankan BUMN di Bank Tabungan Negara (BTN). Dia memimpin 7 divisi strategis, antara lain: Wealth Management. Strategic Planning. Enterprise Risk Management. Ritel & Commercial Credit Risk. Collection & Remedial. Dana Lembaga. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM BUMN.
Dr. Sahat menyebutkan data 2024: 64 juta pelaku UMKM menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. “Mereka harus terlibat dalam konsep pertumbuhan 8%,” tegas Ketua DPD Jakarta Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO).
Dia juga menyebut, lima tantangan koperasi dan UMKM diidentifikasi: akses permodalan, regulasi, manajerial, pendidikan, dan persaingan global. Dengan antusias, audiens menyambut pembicara pakar di bidangnya. Diskusi ini memicu rekomendasi strategis untuk Kosgoro PPK 1957. (Hotman)