Arist Merdeka Sirait; Provinsi Tapanuli Perlu Ada Demi Solusi Penanggulangan Kekerasan Seks Terhadap Anak di Kawasan Tanah Batak

Suaratapian.com-Sudah berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan berdirinya Provinsi Tapanuli. Saat ini muncul lagi organisasi Percepatan Provinsi Tapanuli (Protap). Tentu, soal Protap selalu menjadi pembicaraan hangat di masyarakat Batak. Kali ini diskusi percapatan Provinsi Tapanuli terus bergulir dan mendapat perhatian masyarakat Batak. Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang dipimpin oleh JS. Simatupang, SH,  bersamaan dengan Hari Guru Nasional dan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan International menggelar diskusi dan saran, pada, Jumat 25 November 2022. Bertempat di Aula Hoibaja, Mpu Tantular, Jakarta Timur, menyelenggarakan Diskusi Publik Percepatan Provinsi Tapanuli (Protap).

Hadir sebagai pembicara; Letjen (Purn) Cornel Simbolon, MSc, DR. Sabar Martin Sirait  DR. Parlindungan Purba, SH dan Arist Merdeka Sitait. Diskusi di modetatori JS. Simatupang, SH sekaligus sebagai Ketua Umum PPPT mengatakan, di hadapan para narasumber dan  peserta diskusi  mengatakan, bahwa sejak  kegiatan diskusi ini diumumkan kepada publik melalui media sosial mendapat respon yang sangat luar biasa.

Sebelum diskusi, sambutan disampaikan oleh Ketua Panitia, Binton Nadapdap, menyebut bahwa acara ini digelar tak memungut biaya dan tak mencari sponsor murni dari panitia. “Kami berharap diskusi ini menghasilkan satu gagasan bagimana kita mempercepat Provinsi Tapanuli lahir. Karena itu kami panitia berupaya menghimpun seluruh pembicaraan ini dan menotulenkannya yang nanti menjadi bahan kajian juga,” ujar mantan pejabat di bank ini.

Pembicara pertama Letjen (Purn) Cornel Simbolon   dan Parlindungan Purba menjawab pertanyaan   para tokoh-tokoh mayarakat dan para aktivis Protap, setelah memberikan penjelasan dari sudut pandang masing-masing, memberikan masukan. “Mari menghentikan polemik mengenai di mana ibu kota Protap, apakah di Tele  atau di Si Pinsur pun boleh-boleh saja,  yang terpenting mari terus kita gulirkan dan sosialisasikan bahwa Protap adalah kebutuhan bangsa Indonesia, bukan hanya kebutuhan dan kepentingan orang Batak atau orang Tapanuli. Ayo kita lakukan dengan Silent action atau aksi sejuk dan menjauhkan dari konflik  kewilayaan dan identitas atau kemargaan. Ayo kita ayunkan langkah kebersamaan,” sebut Cornel.

Mantan Wakil Kasad ini menambahkan, berjanji akan mengalang dukungan dari mantan prajurit. “Kalau tentara yang aktif tak bisa terlibat di politik, tetapi yang sudah purna tugas, bisa. Karena itu, saya berjanji akan mengajak dan minta dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat baik di luar orang-orang Tapanuli termasuk dukungan pemikiran dari para Jenderal Purnawirawan di lingkungan tentara,” tegasnya.

Sementara itu, pesan moral yang sama juga disampaikan DR. Parlindungan Purba mantan Anggota Senator DPD dari Sumateta Utara 3 periode ini kepada peserta diskusi, mengatakan, banyak sahabat-sahabatny kagum dengan kekompakan orang Batak, dan mereka mendukung berdirinya satu provinsi baru dari Sumatera Utara. “Banyak sahabat-sahabat saya di Senayan dan di berbagai tempat yang mendukung terbentuk Protap ini,  semua berpandangan positif, termasuk anggota DPR di Komisi 2 dan komisi lainnya.”

Parlindungan juga berpesan, “Kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, karena pada prinsipnya perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan adalah merupakan salah satu proses demokrasi yang baik.  Kalaupun ada perbedaan pendapat atas proses terbentuknya Protap ini,  ada mekanisme penyelesaian dengan pendekatan Tonggo Raja. Orang Batak itu mudah menyatukannya, buatlah tonggo raja, undang mereka untuk berbicara,” sebut mantan anggota DPD Sumut ini.

Dia menambahkan, oleh karena Protap harus jadi, mari kita teruskan perjuangan para pendahulu kita yang telah memperjuangkan proses terbentuknya Protap.

 “Di periode pemilihan yang saya mendapat dukungan dan memperoleh suara 400.000 lebih pendukung, hanya tak terpilih kembali duduk sebagai anggota DPD. Tetapi, yang mau saya katakana ketika kita anggota DPR terus mendukung berdirinya Provinsi Tapanuli,” demikian disampaikan Parlindumgan Purba untuk menjawab pertanyaan peserta pada diskusi publik.

Sementara itu, Arist Merdeka Sirait yang juga dikenal sebagai  Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dan aktivis Hak Asasi Manusia (Human Right Defender). Atau, pembela HAM adalah bagian dari masyarakat yang mendorong negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya menghormati dan menjamin penghormatan HAM.

Pembela HAM menjadi aktor penting dalam berbagai upaya untuk melaksanakan kerangka kerja HAM secara internasional, mengatakan, anak adalah generasi penerus, keluarga,  masyarakat Tapanuli dan bangsa Indonesia. Karena itu, Arist menyebut, terhadap banyaknya pelanggaran dan pelecehan seks pada anak khususnya di kawasan Danau Toba dirasa solusinya adalah provinsi. “Dengan adanya provinsi rentang kendali masalah-masalah ini bisa mudah diselesaikan.” Karena itu, Arist mengajak semua pihak untuk merealisasi Protap.

“Percepatan terbentulnya Protap perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk aksi sosialisasi di tengah-tengah masyarakat termasuk kelompok perempuan Tapanuli, ayo kita kumpulkan dan ajak perempuan Batak mendukung Protap dengan aksi-aksi damai dan anti kekerasan,”seru Arist.

Mantan aktivis buruh ini juga mengajak agar memberi akses bagi Perempuan bicara tentang Tapanuli. “Mari kita ajak juga tokoh-tokoh lintas agama dan generasi muda milenial dari berbagai latar belakang dan wilayah,” sebut jemaat HKBP Pasar Rebo, ini. “Gerakan ini tidak boleh dilakukan eksklusif, tanpa melibatkan orang-orang muda dari berbagai kota dan kabupaten. Hentikan kepentigan-kepentingan kelompok,” tambahnya.

Arist menambahkan, ada banyak fakta di lapangan, anak-anak di lingkungan sosialnya menderita dan mengalami ketidakadilan. Kasus-kasus pelanggaran di lingkungan Tapanuli sudah masuk dalam zona merah pelanggaran hak anak.

Arist sendiri bersama Komnas Perlindungan Anak dan peerwakilan di kawasan tanah Batak terus berupaya melakukan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap aanak. Faktanya banyak kekerasan seks terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Sejak dulu Komnas Perlindungan Anak mengadakan kegiatan Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak di kawasan ini, tetapi tak tertangani dengan baik. Karenanya, Arist berharap dengan adanya provinsi di tanah Batak akan banyak hal bisa ditangani terutama perkara anak.

Mengingat pelaku pelanggaran hak anak justru dilakukan orang terdekat sudah dalam situasi “TIHAS BOLON NASO TARPABUMI” di Tapanuli. “Oleh sebab itu,  mari kita jadikan wujudkan Protap sebagai hak asasi masyarakat dan mari kita dorong partisipasi perempuan Batak. Protap marsada, bersatu,” ajak Arist Merdeka Sirait.

Sementara dalam pemaparan pembicara terakhir, Sabar Martin Sirait  salah seorang aktivis penggagas terbentuknya Protap 2000 tahun lalu lalu mengatakan,  secara geografis,  geopolitik  dasar hukum, serta sejarah Tapanuli dan dukungan masyarakat sudahlah cukup untuk merealisasi terbentuknya Protap .

Ini adalah momentum politik untuk mendorong presiden segera mencabut moratorium Protap, situasi politik sudah  beda dengan situasi politik 20 tahun lalu, jangan hanya karena secarik kertas moratorium terhambat untuk menegakkan hak-hak masyarakat. Kita tidak  boleh kalah dengan secarik kertas itu “moratorium”,  oleh karenanya mari segera kita jadikan Protap,” ajar Martin Sirait yang juga dikenal sebagai aktivis HAM dan lingkungan itu.

Di akhir sesi semua narasumber dan peserta diskusi bersepakat  Protap harus jadi.  Bersamaan hari HAM 10 Desember dan Hari ibu 20 Desember, panitia Percepatan Protap akan menyelenggarakan aksi sosoalisasi dengan mengajak perempuan Protap bersatu di Medan  Toba  Taput, Humbahas dan Samosir serta Sibolga. (Hojot Marluga)