Komite Pemilih Indonesia (TePI): 60 Persen Suara Anak Muda di Pemilu 2024 Menentukan Masa Depan Bangsa
Suaratapian.com-Pemilihan Umum 2024 yang akan datang ditentukan oleh suara anak muda. Data Komite Pemilihan Umum pada Juli 2022 menyebutkan suara anak muda dari generasi milenial mencapai 60 persen dari 190.022.169 pemilih. Sebab itu pemahaman politik di kalangan anak muda terutama generasi milenial menjadi harus menjadi fokus utama. “Jumlah 60 persen berarti lebih dari setengah total jumlah pemilih merupakan anak muda dengan rentang usia 17-40 tahun, sebab itu penting memberikan literasi pemilu,” koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Bekasi, Abrianto Lumban Gaol.
Karakteristik anak muda khususnya generasi milenial, lanjutnya, secara umum memiliki kecendrungan apatis terhadap politik. “Laporan Indonesian Millenial report 2019 hanya 23,4 persen dari total anak muda yang suka mengikuti berita politik. Itupun tidak disebutkan apakah itu inheren dengan pemahaman politik,” papar Abrianto yang disampaikan dalam diskusi “.Peran Pemuda Dalam Sukseskan Pemilu Serentak 2024,” yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Karawang, Kamis (17/11) di Gedung KNPI Karawang.
Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan 44,4% anak muda Indonesia menilai kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang strategis dalam Pemilu 2024, 21,3% responden yang menganggap lapangan kerja jadi isu strategis. Sementara 15,9% responden menganggap masalah pemberantasan korupsi jadi isu strategis.
“Anak muda pada jaman digital ini mencari informasi secara mandiri dari internet dan media sosial akhirnya menjadi apolitis dan tidak mudah percaya pada elite politik setelah fakta demi fakta,” terang Abrianto lagi. Mereka, lanjutnya, merupakan korban dari asymetric information karena rendahnya literasi.
Sementara itu, Sekretaris Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dhani Sudirman, mengatakan, kaum muda harus mendapatkan keleluasan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu termasuk hal pengawasan. “Peran mahasiswa menjadi strategis dalam pengawasan setiap potensi kecurangan dalam pemilu,” katanya.
Senada dengan itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang, Engkus Kusnadi, mengatakan, luasnya wilayah dan besarnya jumlah pemilih di Kabupaten Karawang membutuhkan keterlibatan semua kelompok masyarakat. “Pengawasan memerlukan masyarakat terlibat untuk mengawasi masyarakat. Jadi saling mengawasi demi pemilu yang berkualitas bukan mencurigai,” tambah Sudirman.
Komisioner KPU Kabupaten Karawang, Ikhsan Indera Putera, berharap pendidikan politik terkait pemilu juga bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat terutama mahasiswa. (HM)