PDRIS Lahir Menjawab Persoalan Gurita Korupsi di Tubuh Partai Politik dan Pemerintah
Negara yang seharusnya dikelola berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, dengan konsep keberagaman Bhinenka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI, akan tetapi akhir-akhir ini tidak lagi demikian, khususnya maraknya kasus tentang intoleransi, kebencian atas keberagaman : Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan “SARA” yang begitu mudah menjadi penyulut permasalahan kebencian antar sesame WNI akhir-akhir ini, belum lagi maraknya penutupan rumah Ibadah, sulitnya membangun Rumah Ibadah tertentu, yang terkesan dilegitimasi oleh Pemerintah Pusat dan Pememrintah Daerah, dengan cara Pemerintah sengaja mendiamkan tindakan – tindakan “Ormas tertentu” melakukan Razia 7 sweeping yang seolah-olah bertindak melampui Aparatur resmi Negara RI.
Kehadiran PDRIS diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan Bangsa dan Negara, agar berbagai konflik khususnya anatar SARA bisa selesaikan, ragam kepentingan dapat diakomodir, dan nilai-nilai demokrasi substansial dapat diwujudkan agar lahir demokrasi sehat & sejati.
