Tegaskan Pakta 5 Anak 1 Boru, Parna Nusantara Siapkan LBH dan Road Show Nasional
Di hadapan para pengurus, Ketua Umum Parna Nusantara, Dr. Parlin Rumahorbo menegaskan bahwa semangat kebersamaan menjadi modal utama. Menurutnya, seluruh pengurus aktif memberikan masukan konstruktif yang realistis dan terukur. Dari forum inilah, peta jalan organisasi akhirnya disepakati menjadi tiga agenda besar: program jangka pendek prioritas, program jangka menengah prioritas, dan program jangka panjang prioritas.
Parlin menekankan, prinsip utama pelaksanaan program adalah realistis, dapat dilaksanakan, dan berlandaskan kebersamaan. Tidak ada program mercusuar yang hanya indah di atas kertas. Setiap bidang wajib menjalankan program sesuai garis besar yang telah digariskan bersama dalam rapat perdana tersebut.
Untuk program jangka pendek prioritas, fokus utamanya sangat jelas dan menjadi napas awal organisasi: pembentukan Badan Pengurus Parna Nusantara di setiap provinsi. Konsolidasi struktur ini ditargetkan rampung dalam satu tahun ke depan sebagai fondasi untuk melangkah lebih jauh.
Tahapan awalnya bahkan sudah memiliki jadwal konkret. Pelantikan Pengurus Parna Nusantara Se-Jabodetabek akan menjadi tonggak pertama yang akan dilaksanakan pada 15 November 2026. Setelah Jabodetabek, estafet pelantikan akan dilanjutkan secara berantai ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Jambi, hingga Kalimantan Timur.
Komitmen konsolidasi ini mendapat dukungan penuh dari Ketua PARNA Jabodetabek, Dr. Rustam Efendi Turnip. Ia menyatakan dukungan strategisnya terhadap salah satu program vital yang digagas pusat, yakni pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parna Nusantara.
Menurut Rustam, keberadaan LBH bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Lembaga ini nantinya akan menjadi instrumen vital bagi Pomparan Parna untuk memberikan nasihat, penyuluhan hukum, hingga bantuan hukum langsung baik secara litigasi di pengadilan maupun non-litigasi ketika warga Parna menghadapi sengketa. “Saya sangat mendukung itu dan setuju dengan program PARNA Nusantara,” tegasnya.
Lebih jauh, Rustam mengingatkan bahwa sebagai pomparan Parna, ada kewajiban moral untuk menjaga dan menegakkan identitas yang jelas sesuai filosofi luhur warisan leluhur, yakni filosofi “Silima Ompu”. Nilai itulah yang menuntut setiap pribadi dan pengurus untuk menjaga marwah marga. Ia pun berharap seluruh pengurus marga-marga Parna di Jabodetabek bersatu merealisasikan program besar tersebut.
Nada yang sama namun dengan penekanan pada aspek historis disampaikan Ketua Dewan Penasihat Parna Nusantara, Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn.) F. Saud Tambatua, S.E., M.Pd. Jenderal purnawirawan Marinir itu menegaskan komitmennya mendukung penuh gerak organisasi karena adanya kejelasan garis organisasi.
