Jansen Sinamo, Konsultan Pilkada; “Tanpa Survei dan Konsultansi Calon Bupati-Walikota Pasti Kalah”

Sekarang partai-partai juga melakukan itu. Jadi semua calon ingin mendapat rekomendasi dari satu partai wajib melakukan survei, dan lembaga-lembaga survei itu sudah masuk di partai. Misalnya, ada 10 lembaga survei yang mendaftar, satu partai dan dari satu lembaga itu yang bisa dipakai calon, dan calon itulah yang membiayai….

Pertama, itu bedanya Pilkada 2024 dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Di Pilkada 2024 ini serentak. Kalau dulu satu Pilkada itu bisa tiga kali dalam setahun. Iya ini serentak 514 kabupaten kota (416 kabupaten dan 98 kota) yang melaksanakan Pilkada. Akibatnya partai menjadi penguasa tunggal dan penguasa mutlak, karena rekomendasi itu, karena setiap calon Bupati Walikota kan harus mendapat dukungan dari partai-partai. Nah, itu yang disebut rekomendasi partai. Tanpa rekomendasi partai KPU tidak terima. Mendaftar ke KPU mewajibkan calon datang disertai dengan dukungan partai yang mendukung mereka dalam bentuknya itu rekomendasi. Rekomendasi ini harus ditekan oleh ketua umum partai. Nah, tahu kan sekarang betapa berkuasanya partai.

Syarat dukungan itu juga harus 20% dari kursi dewan?

Tetap sama bahwa si calon Bupati Walikota harus didukung oleh partai-partai minimum 20% dari jumlah kursi DPRD di daerah itu.

Apalalagi lagi bedanya Pilkada 2024 ini. Saya mau teruskan tadi, cerita saya soal lucunya ketika misalnya para calon ini membiayai surveinya, tetapi ia tidak akan tahu hasil dari surveinya, karena partai menyuruh mensurvei tetapi hasil survei disimpan partai, hanya diketahui partai?

Itu juga keanehan bagi saya. Keanehan bagi si calon Bupati Walikota, mereka diinstruksikan ikut survei. Surveyornya ini, sudah ditunjuk oleh partai, si calon Bupati Walikota mengikuti saja, tetapi yang bayar surveinya si calon Bupati Walikota, Iya kan. Nah hasil surveinya dipegang oleh si partai. Kan aneh ini, yang bayar survei si calon Bupati Walikota, tetapi yang pegang hasil survei si partai. Satu pihak itu kan membuat pekerjaan konsultan menjadi enggak perlu.

Jangan-jangan dalam tanda kutip, kita bisa curiga partai, yang bagus hasil surveinya di lapangan belum tentu dapat rekomendasi, begitu enggak?

Jelas, juga apa sebenarnya syarat bagi seorang calon Bupati Walikota untuk mendapat rekomendasi dari Ketum partai, catat ini, rekomendasi dari Ketum partai di pusat, DPP di partai itu banyak orang-orangnya, ada sekjennya, ada ini, tetapi yang tanda tangan rekom rekomendasi harus Ketum partai dan sekjen. Jadi masih banyak keanehan buat saya, di sini ini dikeluhkan oleh calon-calon Bupati Walikota yang saya tangani.

Sampai sekarang calon-calon Bupati Walikota yang saya pegang sekarang belum ada yang mendapat rekomendasi partai, padahal mereka sudah ketemu berkali-kali di daerah, di provinsi atau di Jakarta, tetapi enggak jelas kapan rekomnya dapat. Kita jadi berpikir jadi semacam bisnis. Partai kan mereka instruksikan, bahwa calon-calon Bupati Walikota harus bikin survei, tetapi hasil survei partai yang dapat.

Nah, kalau saya tidak. Klien saya misalnya, Calon Bupati Toba, saya yang memerintahkan survei kepada lembaga survei yang tadi saya bilang. Tolong lakukan survei di daerah ini, dengan secara khusus saya ingin disurvei 1, 2, 3. Jadi saya punya perihal yang ingin disurvei sendiri sebagai konsultan, sebab nanti saya tahu dalam perkembangannya konsultansi saya kepada calon Bupati Walikota ini dari hasil survei. Tanpa hasil survei, saya juga tidak bisa memberikan arahan apa-apa.

Berarti Pak Jansen ikut membaca hasil survei?

Iya, betul. Saya yang pertama kali nanti diberitahu selesai surveior melakukan survei. Mereka datang menjumpai kami, konsultan dan calon mempresentasikan, nanti ditayangkan ini hasil surveinya. Nah, dari bacaan hasil survey tersebut, saya tahu apa yang harus dilakukan si calon Bupati Walikota untuk menang.

Dari hasil survei itu ditemukan imperatifnya atau hal-hal yang mau disampaikan ke calon?

Betul. Jadi yang milih kan rakyat, katakanlah rakyat Surabaya. Misalnya, pemilih Surabaya itu yang disebut DPT daftar pemilih tetap sekitar 2 jutaan, persisnya DPT kan yang memilih kan 2,2 juta ini. Jadi si calon Walikota harus tahu detailnya, sedemikian membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat Surabaya. Salah satu pertanyaan yang minta diajukan itu, rakyat Surabaya kalian ingin Walikota seperti apa? Nah, karena rakyat Surabaya sudah berkali-kali punya Walikota di masa lalu, kan saya tanya juga, apa yang membuat Anda kecewa dari walikota-walikota sebelumnya.

Sekarang mau Pilkada lagi, Anda ingin Walikota baru ini seperti apa, apa hal-hal yang paling penting bagi Anda? Hal-hal yang paling penting ini namanya imperatif, sesuatu yang wajib dilakukan untuk selamat, untuk sukses. Namanya imperatif. Misalnya, begini saya diukur tekanan darahnya. Wah ternyata tekanan darah saya terlalu super tinggi, 300 mmHg, misalnya. Itu ketinggian, yang wajar tekanan darah normal pada orang dewasa adalah sekitar 90–120 mmHg. Kalau sampai 300, itu gawat. Jadi, imperatifly ini bahasanya ini secara imperatif, saya harus ke ICU sekarang untuk mendapat pertolongan pertama, menurunkan tekanan darah saya. Itu imperative. Jadi di setiap Kota Kabupaten pun ada imperatif. Imperatif dalam hal ini berarti apa yang paling dibutuhkan oleh warga kota, warga kabupaten tersebut untuk seorang Bupati Walikota dipilih. Itu imperatif.

Lembaga konsultan apakah harus terdaftar di KPU, karena terkesan semua calon dan tim suksesnya harus resmi terdaftar di KPU. Apakah konsultan, lembaga konsultan juga harus atau tidak?

Tak ada peraturan KPU menyebut, ikut mencantumkan konsultan atau lembaga konsultan harus terdaftar di KPU. Jawabannya tidak. Tetapi Tim Sukses dari si calon terdaftar, sementara konsultan tak ada kaitannya dengan KPU.

Tiga pasangan calon yang pernah dimenangkan sebelumnya. Di periode Pilkada serentak ini apakah juga Pak Jansen dan tim punya klien untuk dikonsultani?

Iya, ada. Malah ada tujuh calon Bupati Walikota.

Boleh disebutkan itu, Pak?

Iya, satu sajalah. Saya sebut Surabaya, kan Surabaya juga lain masih bergumul, bergulat mendapat rekomendasi dari partai. Masalahnya, apapun yang diomongin tanpa rekomendasi partai, percuma. Tetapi di lapangan mereka katakan, “Saya didukung Golkar. Saya didukung PDIP. Saya didukung PKB” mereka bicara begitu, tetapi belum tentu sudah didukung atau telah mendapat mandat. Mana surat rekomnya, kan gitu! Dan tidak ada gunanya juga konsultan mendukung yang belum dapat rekomendasi. Saya sebagai konsultan kan minta biaya, saya dibayar dulu down paymentlah. Nah, kalau dia belum pasti mendapat dukungan partai, bagaimana dia mau keluar dana untuk itu. Semua calon sekarang berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari ketua umum partai di Jakarta.

Nanti mereka yang sudah mendapat rekomendasi itu kan di akhir Agustus akan mendaftar ke KPU di daerah masing-masing. Jikalau Pak Jansen dengan tim misalnya dipercayakan mengkonsultani satu calon, dengan waktu tiga bulan waktu di Pilkada di November. Cukupkah waktu?

Sangat cukup. Nanti pendaftaran ke KPU itu berlangsung selama 3 hari, tanggal 27, 28, dan 29 Agustus. Dalam 3 hari itulah semua calon Bupati dan Walikota harus mendaftar ke KPU. Begitu pendaftaran diterima dan nanti disahkan oleh KPU, kalau mereka sudah mendapat dukungan partai. Tadi rekomendasi yang kita sebut tadi dengan itu mereka sah sebagai calon.

Sebenarnya pada titik inilah konsultan mulai bekerja, setelah sebelumnya si konsultan mendapat hasil survei. Tetapi, survei itu saya sebagai konsultan saya yang minta, bukan partai. Jadi kalau saya diminta jadi konsultan, iya kita bikin kita survei dulu. Jikalau tidak mau bikin survei bersama, saya tidak mau menangani, karena saya tak tahu survei-survei yang diperintahkan partai. Sebenarnya memeriksa apa, mensurvei apa.

Pengguna survei kan konsultan tentu saja bersama calon Bupati Walikotanya. Kita lihat sama-sama. Begini hasil survei dari bacaan kita, dari situlah keluar nanti imperatif. Ini imperatif kita, 1,2,3 harus dikerjakan dan kita tahu bahwa apabila si calon Bupati Walikota mengerjakan imperatif, dia selamat, dia menang. Tadi saya kasih contoh, tekanan darah terlalu tinggi kalau dia melakukan imperatif yang dianjurkan tadi yakni harus berbaring di ICU Rumah Sakit iya selamat.

Tetapi kalau cuma minum Bodrex, dia kan mati. Tekanan darah sudah 300 masih cuman minum Bodrek. Jadi yang paling berat itu sebenarnya satu tahap, yang paling sulit itu menjadi calon dapat rekomendasi dari partai. Sebelum mendapat rekomendasi partai calon-calon ini disebut balon. Sebenarnya bakal calon itu kan sudah keliling-keliling, sudah blusukan, sudah bikin berbagai hal, sudah bikin spanduk, sudah bikin baliho, macam-macam.