Mengapa Pemekaran Tapanuli Dipersulit?
Pembiaran Rakyat
Adagium bernegara menurut John F. Kennedy: “Jangan tanya apa yang negerimu dapat beri kepadamu, tetapi tanya apa yang kau dapat beri kepada negerimu”. Putera-puteri Tapanuli telah memberi banyak ke negeri ini. Tapanuli juga tercatat bangkit melawan penjajah Belanda. Perlawanan itu baru berhenti, hanya setelah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII dan puterinya Lopian mengorbankan nyawanya kepada tentara Belanda.
Amir Syarifuddin Harahap adalah salah satu dari arsitek Sumpah Pemuda. Segera setelah TNI lahir pada 5 Oktober 1945, Jenderal Mayor membantu Panglima Jenderal Sudirman dalam mendesain organisasi TNI TB Simatupang dan Kolonel Abdul Harris Nasution adalah yang Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta disebelah kiri-tempat prajurit-prajurit beragama Kristen dimakamkan terdapat pusara tiga pemuda bermarga Siregar yang tewas dalam pertempuran melawan Belanda di sekitar Jakarta tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan.
Tapanuli dari 1945-1957 menyumbang dua puteranya menjadi Perdana Menteri, yakni Amir Syarifuddin Harahap – dia penganut Kristen yang taat dan Burhanuddin Harahap. Wartawan dan penulis lagu-lagu perjuangan seperti Sipahutar, Adam Malik, Mochtar Lubis, Cornel Simanjuntak, Amir Pasaribu kepatriotannya tidak diragukan. Masjid Istiqlal Jakarta yang menjulang dan mempesona, bukan tetapi juga dicintai saja dibangun oleh arsitek Silaban, putera Tapanuli beragama Kristen.
Apa yang telah didapat Tapanuli dari negeri ini? Di era Orde Baru Tapanuli dikenal sebagai peta kemiskinan. Di era reformasi ini, Tapanuli semakin ditinggalkan oleh putera puterinya. Ratusan ribu warga Tapanuli eksodus ke Sumatera Timur, Jakarta, terakhir ini berbondong-bondong pindah ke Riau dan Jambi, merantau untuk hidup lebih baik. Ribuan desa semakin kosong. Jumlah orang Tapanuli yang pindah keluar sudah lebih banyak dibanding yang bertahan di daerah tersebut. Tidak ada yang peduli Tapanuli. Pemerintah melakukan pembiaran. Era reformasi telah RI terkesan hanya pemerhati pemajuan Tapanuli menangkap aspirasi rakyat untuk membentuk membuka peluang pemekaran wilayah. Sejumlah Provinsi Tapanuli. Proposalnya telah disampaikan ke Komisi II DPR 2000). Draf RUUnya dikirimkan ke Presiden Abdurrahman Dalam perkembangannya timbul benturan atau dua Provinsi.
Analisa SWOT
Tapanuli (strength, weakness menjadi, opportunity, threat) terhadap pendapat tersebut memproyeksikan bahwa peralihan Tapanuli menjadi satu provinsi berpotensi mengancam kekuatan Tapanuli. Tapanuli adalah benteng kerukunan beragama etnis Batak. Kampanye merebut jabatan gubernur setiap lima tahun beresiko benturan agama. itu adalah ancaman terhadap keharmonisan rakyat.
Kejadian seperti Tapanuli dan menjadi celah masuknya provokator. Oleh karena itu pilihannya menjadi memperjuangkan dua provinsi, yakni Provinsi Tapanuli (sekitar 85% Kristen & Katolik dan 15% Islam) dan Provinsi Sumatera Tenggara. Wilayahnya mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kotamadya Padang Sidempuan. Dari 1,3 juta penduduk sekitar 85% Islam Kristen & Katolik.
Segi positif dari pilihan ini, masing-masing provinsi interaksi politiknya bebas dari konflik agama dan masing-masing penggagas dan pendukungnya tertantang membuktikan kebolehannya mengubah peta kemiskinan Tapanuli menuju terwujudnya cita-cita nasional, rakyat yang sejahtera, adil dan makmur.
Apa respon penguasa negeri ini terhadap keinginan rakyat Tapanuli untuk dapat lebih memajukan dirinya? Responnya, mempersulit. Akibat ikutan kebijakan yang mempersulit tersebut, perjuangan pemekaran Tapanuli kini dikondisikan menjadikan Sumut diterpa konflik SARA.
Arah penyelesaian
Arah penyelesaian eks konflik di Sumut tergantung paling tidak dua hal. Pertama, bagaimana pengambil keputusan mendefinisi konflik yang terjadi. Definisi pertama, konflik berakar dari penderitaan dan ketidakadilan yang menerpa rakyat Tapanuli. Sudah 63 tahun merdeka (konteks dan waktu tulisan ini ditulis), Tapanuli tetap miskin dan semakin ditinggalkan oleh warganya. Rakyat memohon agar mereka diberi kesempatan memajukan daerahnya dengan memekarkan dan 15% Tapanuli dua provinsi yaitu Provinsi Tapanuli dan Permohonan sudah ke DPR RI sejak Juni 2000, tetapi realisasinya belum dikabulkan. Rakyat merasa didiskriminasi. Mengapa? Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat – tanpa dipersulit, tanpa dikonflikkan Provinsi Sumatera Tenggara keresidenan diajukan.
Definisi kedua, perjuangan pemekaran Tapanuli menjadi provinsi sedang dicitrakan sebagai karya kejahatan. Pada 2 Februari 2009 ribuan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pendukung Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (FKMPPST) dikoordinir oleh Hamdani Harahap-berunjuk rasa ke DPRD Sumut Medan. Mereka mendesak agar Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan disetujui menjadi Provinsi Sumatera Tenggara. Rekomendasi belum juga disetujui.
Besoknya, 3 Februari ribuan pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) berunjuk rasa ke DPRD Sumut. Massa tidak lagi terkontrol dan bisa leluasa masuk ruang sidang DPRD dan berakibat Ketua DPRD Sumut kematiannya berapa persen akibat sakit dianiaya, berapa persen karena konfirmasi dari yang berwenang sakit jantung belum mendapat konfirmasi. Konflik pro kontra Protap Aksi massa Protap yang mengakibatkan Sumut H. Abdul Azis Angkat meninggal telah menjadi ancaman berdirinya provinsi Tapanuli, dan menjadi
melebar kemana-mana. Meninggalnya Ketua DPRD lewat media dituduh sebagai pembunuhan konspirasi ala PKI dan sebagai teroris yang umat Islam. Pendirian Protap juga dituduh terindikasi sebuah suratkabar Medan bertujuan menghancurkan NKRI, sebagaimana diberitautamakan.
