Pendidikan Politik Warga Gereja Perlu Disosialisasikan
SUARATAPIAN.COM Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan segera digelar pada tanggal 27 Juni ini. Pilkada Serentak 2018 ini merupakan kedua kalinya. Pilkada kali ini akan dilaksanakan di 171 daerah, yang terdiri atas 17 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 39 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satu yang mengelar perhelatan demokrasi ini adalah Jawa Barat, dan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Untuk mensosialisasikan Pilkada Serentak itu, Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Barat mengelar diskusi bertajuk “Kita Semua Satu.” Diskusi ini dibuat sebagai pendidikan politik bagi warga gereja dan sosialisasi di Pilkada Jawa Barat. Bertempat di Gedung Graha Widya Maranatha, Universitas Kristen Maranatha, Jalan Surya Sumantri No. 65, Bandung, pada Senin, (11/6/18). Selain PIKI Jawa Barat, acara ini juga didukung KPU Jawa Barat dan PGPK Bandung.
Pembicara Dr (Cand) Sahat H.M.T Sinaga S.H, M.H dan dari KPU Sophia Kurniasari Purba, S.IP Kasub Program Data KPU Jawa Barat. Dalam uraiannya Sahat mengatakan, pendidikan politik bagi warga gereja perlu disosialisasikan Pilkada seperti ini. Karena itu, dia menghimbau agar pelaksanaan Pilkada Serentak ini, masyarakat mesti dilibatkan untuk aktif menjaga kondusifan, bahkan Pilkada dapat berlangsung dengan damai, sukacita dan berkeadilan.
“Perlu disosialisaikan Pilkada Serentak ini bagi masyarakat Kristen khususnya di Jawa Barat untuk menghindari segala tindakan provokatif yang menyebabkan kegaduhan dan kekacauan. Ini penting sebagai komitmen merajuk kebersamaan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menghargai kebhinnekaan sebagai anugerah Tuhan,” ujar Dewan Penasihat PIKI Jawa Barat ini. Anggota Majelis Pusat GKPI ini juga menyarankan agar menghindari dan menolak praktik-praktik suap dan politik transaksional.
Dia menambahkan, agar masyarakat Kristen Jawa Barat menggunakan hak pilih yang bertanggung jawab, memilih pemimpin dengan hati nurani yang memiliki visi-misi berkeadilan, menghargai pluralitas, pemimpin yang berintegritas dan terpercaya, bijaksana dan memiliki rekam jejak yang baik, serta jauh dari kasus korupsi, pengrusak lingkungan, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tentu, diharapkan Pilkada Serentak ini menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang dilakukan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Melindungi hak setiap orang untuk menjaga kerahasiaan pilihan.
