Walikota Padang 2004-2019 Gagal Paham dan Intoleran Mewajibkan Siswa SMK Negeri 2 Padang Non Muslim Menggunakan Jilbab

Suaratapian.com PADANG-Mewajibkan siswi SMKN 2 Padang semenjak 17 tahun menggunakan seragam sekolah kekhususan berdasarkan latar belakang keagamaan alias menggunakan “Jilbab” dengan  dasar berpikir agar peserta didik di seluruh sekolah negeri terhindar dari sengatan nyamuk DBD, adalah sikap berlebihan dan melecehkan fungsi jilbab yamg sesungguhnya. Selain itu, matan Walikota Padang FAUZI BAHAR periode 2004-2019 nyata-nyata gagal paham terhadap fungsi jilbab sekaligus melecehkan dan melanggar Hak Asasi Manusia, kebebebasan beribadah dan beragama, serta melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistim Pendidikan Nasional.

Disamping itu, Fauzi Bahar telah melecehkan dan dengan sengaja mengabaikan dan melanggar Permendikbud Nomor : 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan pakaian seragam sekolah mulai dari seragam sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimana di dalam Permendikbud tersebut pihak sekolah dan  lembaga pendidikan negeri dilarang mewajibkan peserta didik untuk menggunakan seragam sekolah berdasarkan kekhususan keagamaan.

“Dalam Permendikbud 45 Tahun 2014 itu,  peserta didik yang secara khusus mempunyai kekhususan dengan latarbelakang keagamaan peserta didik itupun  dilarang  mewajibkan, atau menghimbau kepada siswinya untuk menggunakan jilbab apalagi mewajibkan peserta didik non-muslim menggunakan jilbab dengan keharusan. Itu jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan intoleransi,” demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak kepada sejumlah media dalam keterangan persnya di Jakarta Senin 25/01.

Lebih jauh, Arist menjelaskan, bahwa sikap mantan Walikota Padang ini merupakan sikap intoleransi, anti kemajemukan dan kebinekaan serta gagal menanamkan nilai-nilai kebinekaan, dan  kebersamaan  dan toleran dalam dunia pendidikan. Alasan menerapkan kewajiban siswi sekolah negeri menggunakan jilbab  agar peserta didik perempuan tidak muda tersengat oleh nyamuk DBD, adalah sikap arogansi dan berlebihan.  Lalu, pertanyaannya  bagaimana dengan siswa laki-laki yang tidak menggunakan jilbab.

“Kalau sikap mantan Walikota Padang ini kita biarkan, itu artinya kita membiarkan lembaga pendidik menanamkan bibit-bibit intoleransi  dan anti dengan kemajemukan. Waou…ini bahaya. Sikap seperti ini taklah pantas menjadi pemimpin,” tegas Arist.

Fauzi Bahar

Atas kejadian ini,  Komnas Perlindungan Anak meminta Gubernur Sumatera Barat mencabut segera aturan sekolah yang intoleransi itu, serta memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar lalu pecat secara tidak hormat Kepsek SMKN 2 Padang yang terus mempertahan aturan sekolah itu, desak Arist.

Untuk memastikan penegakan hukum atas kejadian ini dan memberikan dampingan psikologi terhadap 43 siswi non muslim di SMK Negeri 2 Padang ini, Komnas Perlindungan Anak  menerjunkan Tim Investigasi dan Ligitigasi Komnas Perlindungan Anak Sumbar untuk  memberikan pambelaan dan dampingan hukum.

Untuk kejadian ini, tidaklah berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak mendukung sikap Mendikbud untuk memberikan sanksi bagi pengelolah sekolah baik  kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumbar yang telah membiarkan 17  tahun aturan ini dibiarkan berlaku dan  agar tidak menjadi contoh atau preseden di dalam lingkungan sekolah negeri di Indonesia. “Lingkungan sekolah harus  bebas sari penanaman nilai-nilai kebencian, radikalime, intoleransi  dan bebas dari kekerasan,” desak Arist. (HM)

Hojot Marluga

Hidup Belajar Filosofi Air

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.