Anggota DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga; Kesabaran Berbuah Manis
Membangun Pantai Barat Sumut
Lamhot mengaku rindu pembangunan yang merata di kawasan ini. Apalagi saat ini sangat gencar pembangunan pemerintah pusat terkait dijadikannya kawasan Danau Toba menjadi tujuan wisata dunia. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana besar-besaran guna mewujudkannya, dan terlebih kerinduan pembangunan itu benar-benar dirasakan di kawasan Pantai Barat. Pembangunan infrastruktur harus masif didorong. Sampai saat ini infrastruktur di kawasan ini sangat jauh tertinggal. Selain ini insfrastruktur pertanian juga sangat perlu dibangun di kawasan Pantai Barat, apalagi masyarakatnya mayoritas hidup dari pertanian. Misalnya infrastruktur air. Irigasi misalnya, di kawasan Toba ini sangat minim masalah irigasi. Sampai saat ini pemerintah pusat belum membangun irigasi yang besar semacam bendungan raksasa untuk menampung air.
“Sumber utama dalam pertanian itu adalah air, selain masalah bibit dan pupuk. Tetapi jika pun bibit tersedia dan pupuk. Jikalau air tak ada juga pertumbuhan tanaman tak sehat,” ujarnya. Artinya, air adalah kebutuhan utama dalam pertanian. Bisa saja pupuk tersedia, lahan subur tetapi jika tak disirami dengan air, tumbuhan tak akan tumbuh dan berbuah dengan baik. Padahal, di kawasan ini air cukup, hanya perlu dibuat tanggul besar untuk bisa membaginya, bahkan, di kawasan ini air terjun yang ketinggian duapuluh meter dan bisa dijadikan sumber energi 10 mega watt. Artinya sumber airnya sangat banyak, yang tak ada bendungan berupa tanggul besar untuk menampung dan membagikan airnya merata.
Pemerataan itulah yang perlu dipikirkan. Sentra-sentra usaha di pertanian juga tak ada yang memperjuangkan di pusat. “Andaikan perairan di kawasan ini bagus saya yakin para petani bisa berkontribusi untuk penyediaan kebutuhan nasional. Di kawasan ini pertaniannya lebih ke holtikultura. Jika perairannya baik, tetapi infrastrukturnya tak ada untuk memberi irigasi ke tanaman. Inilah yang akan kita perjuangkan di pusat.” Selanjutnya masalah subsidi pupuk sampai sekarang masih ada daerah yang kekurangan pupuk subsidi.
Di kawasan Tapanuli pupuk menjadi salah satu kendala bagi petani jika dibanding di Jawa misalnya, subsidi pupuk, bibit dan airnya yang bagus. Kenyataan di daerah kawasan Toba setiap tahunnya kekurangan subsidi pupuk, sesuatu yang tak pernah dialami di pulau Jawa. Lamhot mengharapkan ke depan konstinuitas ke depan soal pupuk bersubsidi ini perlu dipikirkan agar petani di kawasan ini dapat membantu terwujudnya swasembada pangan. “Salah satu pertanian di kawasan ini dari Humbang misalnya, tentu ada di semua kawasan di Tapanuli adalah soal kopi. Kopinya sudah sangat terkenal, tetapi belum berkontribusi erat dengan pemerintah.
Selain itu, masalah yang lain adalah masalah jalan desa. Ini penting untuk mendekatkan masyarakat dengan market. Harapannya ke depan jalan-jalan desa itu harus baik, kalau tidak hasil-hasil dari pertanian tak bisa diangkat. Jika jalan tak baik akan dijual ke tengkulak, maka untuk memotong mata rantai ini satu-satunya jalan adalah membangun jalan-jalan desa dengan memaksimalkan dana desa. Jadi, salah satu yang mengangkat ekonomi pertanian dengan membangun jalan desa. Selain jalan desa, hal yang perlu digalakkan menurut Lamhot adalah koperasi. Beracu pada wilayah lain di Indonesia, maka kawasan Pantai Barat Sumatera sangat jauh tertinggal. Padahal dulu koperasi adalah soko guru ekonomi di pedesaan.
Lagi-lagi mengapa hal ini terjadi, Kawasan Barat tertinggal jauh? Alih-alih, tak ada yang memperjuangkan nasib daerah jika bukan diperjuangkan putra daerahnya sendiri. Sebagai Anggota DPR RI di Komisi VI dengan lingkup tugas di bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Dimana sejak tanggal, 30 Oktober 2019 Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi VI DPR RI dirinya ditempatkan di komisi ini.
Di komisi ini Lamhot menjadi mitra kerja dengan pemerintah adalah; Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
“Industri kita saat ini kesulitan membeli gas, karena harga gas mahal, mereka membeli gas harga pasar sementara mereka menjual harga subsidi. Kemarin saya katakan kepada teman-teman di komisi agar bersama-sama menurunkan harga gas untuk industri-industri Negara dengan harga murah, tentu diharapkan dampaknya kalau harga gasnya lebih murah, maka pupuk subsidi bisa dijamin dan tak ditemukan lagi pupuk langkah.” Tentu mendorong BUMN ini agar bisa melayani masyarakat bukanlah pekerjaan mudah.
