“Kami Tak Mau Demokrasi Di Humbahas Dizalimi”
Padahal, bukan tak ada calon yang ingin berkompetisi di Pilkada Humbahas. Jauh-jauh hari sebelumnya, sudah ada calon yang mempersiapkan diri menjadi bakal calon dengan mendapat rekomendasi dari 3 partai Nasdem, Gerindra dan PSI yang menamkan diri Barata. Bahkan, tim pasangan ini juga sudah sempat mempersiapkan diri calon independent dengan menggumpulkan fotocopy masyarakat, sudah puluhan ribu fotocopy yang terkumpul. Namun atas janji sorga partai pendukung yang menyampaikan tak perlu lagi jalur independent.
Demokrasi dizalimi
Alih-alih Pilkada di Humbahas bisa saja tak riuh seperti sekarang ini jika masyarakat terang-terang mendukung Kotak Kosong, atau setidaknya, bila saja dua partai besar, PDIP dan Golkar memajukan calon masing-masing, cukup untuk mencalonkan masing-masing satu pasang calon.
“Karena itu kami dari FPDHH bukan kampanye, tetapi memberi pendidikan politik untuk masyarakat agar mereka memahami bahwa demokrasi itu jangan dizalimi. Demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kita sosialisasi ada lawan calon tunggal yaitu Kotak Kosong sebagaimana diatur di Undang-Undang. Karena memang yang disebut kampanye adalah calon yang punya visi-misi saja.”
Janwar menambahkan, FPDHH hanya sosialisasi, bukan kampaye. “Saya bisa menerima kekesalan masyarakat dari pemimpin sebelumnya yang tak becus mengurusi Humbahas, terkhusus wilayah Papatar yang tak terurus infrastrukturnya. Kami ingin rakyat berdaulat, demokrasi jangan didikte. Kami tak mau demokrasi dizalimi,” ujarnya.
Ditanya apa sebenarnya yang terjadi di Humbahas sehingga FPDHH begitu ngetol berjuang memenangkan Kota Kosong? Ini bukan soal satu orang, ini soal masyarakat Humbahas yang didikte. Adanya kekuatan tingkat dewa yang mencoba membungkam kebebasan berdemokrasi yang sehat di Humbahas dengan mengatur seluruh partai untuk mendukung Petahana. Oleh karena itu, Janwar menyebut FPDHH aktif mensosialisasikan kepada bagaimana masyarakat memahami ini dan memenangkan Kotak Kosong.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Humbahas Periode 2009-2014 menyebut, ada pembodohan politik di tengah masyarakat. Masyarakat disungguhkan informasi yang salah soal Kotak Kosong. Hal yang paling menyesatkan adalah adanya info-info tentang PKH, Bansos, Bedah Rumah, KIS, KIP dan lain-lain akan dibatalkan, dipindahkan kepada orang lain. Isu ini tentu dihembuskan oleh orang-orang yang tak senang dengan kemenangan Kotak Kosong.
