TUTUP SELAMANYA TPL DAN PERUSAHAAN LAIN PERUSAK KAWASAN DANAU TOBA
Oleh: Ir. Maruap Siahaan, M.M (Ketua Umum YPDT)
Belajar Banyak dari Bencana Ekologi Sumatra Tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—diluluhlantakkan banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada 25–30 November 2025. Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan menjadi lokasi utama petaka yang secara teknis bersebutan bencana hidrometeorologi tersebut. Saat itu memang terbentuk Siklon Senyar di Selat Malaka yang kemudian menyebakan curah hujan ekstrim. Tapi, curahan air dari langit tidak akan menyebabkan bencana parah kalau saja kehancuran hutan tidak terjadi di hulu.
Daerah tangkapan air di sana secara perlahan tapi pasti telah berubahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau kawasan pertambangan. Dampak bencana ekologi itu tidak tanggung-tanggung. Per 6 Januari 2026, yang meninggal sudah 1.178 orang, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terbanyak di Kabupaten Aceh Utara (229 orang), Kabupaten Agam (194 orang), dan Tapanuli Tengah (128 orang). Korban yang masih mengungsi 242.174 orang. Inilah bencana paling mematikan di negeri kita setelah gempa bumi dan tsunami Sulawesi.
Efek Sesar Palu-Koro pada 28 September 2018 itu menewaskan 4.340 orang.
Masih menurut data BNPB, hingga 22 Desember 2025, kerusakan infrastruktur fisik meliputi 147.236 unit rumah, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 145 jembatan, dan 290 gedung/kantor. Luasan bencana menyentuh 52 kabupaten/kota dengan total 3,3 juta jiwa terdampak, atau sekitar 5,5%
penduduk pulau Sumatera. Berapa gerangan kerugian finansial yang disebabkan bencana ekologi Sumatera kemarin? Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mempublikasikan hasil kajiannya pada 24 Desember 2025. Dalam laporan di COREinsight yang berjudul Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera mereka menyatakan, “…biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.
Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anakanak di daerah terdampak.” Lembaga ini pun mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera. Jelas, bencana ekologi Sumatra maha dahsyat. Perlu 20-30 tahun untuk memulihkan kawasan terdampak ini. Begitupun, hingga hari ini pemerintah pusat belum menyatakannya sebagai bencana nasional. Ajaib, tentu.
Tidak seperti saat tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, tawaran bantuan dari dunia internasional juga ditampik pemerintah Indonesia. Uluran tangan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Iran termasuk yang ditolak. Negara ini termasuk yang paling awal bereaksi. “Bencana ini sekali lagi, musibah. Tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan [kekuatan] kita sendiri,” Begitu perkataan Presiden Prabowo Subianto yang dikutip BBC News saat berbicara pada hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025. Mengherankan betul sikap pemerintah pusat ini. Hingga sekarang para korban terdampak masih banyak yang menanti bantuan; terutama mereka yang di kawasan terisolir.
