TUTUP SELAMANYA TPL DAN PERUSAHAAN LAIN PERUSAK KAWASAN DANAU TOBA
Prajurit TNI-Polri yang dikerahkan (42 ribuan orang) pemerintah nyata kelimpungan di lapangan karena memang sebelumnya belum berpengalaman menangani bencana sebesar dan separah ini. Mengapa Presiden Prabowo sampai sekarang pun tidak menyatakan yang terjadi di Sumatra itu bencana nasional? Apakah karena, seperti yang ramai dipercakapkan publik, perusahaannya termasuk yang merusak alam Sumatra, terutama Aceh, selama ini? Entahlah. Bencana ekologi Sumatra jelas merupakan ekses kejahatan lingkungan yang berlangsung sekian lama yang melibatkan pengusaha, pejabat negara yang memberi konsesi dan izin, serta para operator lapangan.
Tentu saja tak hanya di Sumatra kejahatan ini terjadi melainkan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hutan telah dikonversi menjadi lahan sawit dan tambang. Presiden Prabowo sendiri masih tetap bernafsu memperluas perkebunan sawit di negeri ini. Sewaktu memberikan arahan kepada kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2025), ia menyatakan harapannya agar kelapa sawit di tanam di Papua. “Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun.
Semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya (Detik,17/12/2025). Berarti, tak hanya Papua yang perlu menanam sawit tapi juga seluruh wilayah di negeri ini. Dalam logika Presiden, itu demi swasembada energi. Bahwa Sumatra baru saja didera bencana luar biasa akibat perkebunan sawit dan tambang, itu sudah tak diingat sehingga tak dipedulikan Kepala Negara. Jika demikian, tak syak lagi Indonesia akan terus menuaibencana ekologi termasuk yang mungkin lebih parah lagi. Bencana ekologi Sumatra sendiri telah mengagetkan dan memelekkan mata orang banyak—termasuk Generasi Z dan angkatan yang lebih belia—di Tanah Air.
